KLIKMX.COM, PELALAWAN - Polsek Ukui, bersinergi dengan para calon pengantin untuk sama-sama mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ikut menjaga kondusifitas pilkada serentak 2024.

"Mari sama-sama mencegah terjadinya KDRT dan menjaga situasi dan kondisi pilkada tetap aman dan damai," ujar Kapolsek Ukui, AKP Rudi Hardiyono, SH saat memberikan materi dan arahan tentang penanganan KDRT dalam pernikahan di Gedung TPA Masjid Nurul Iman, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui.

Dipaparkan Kapolsek Ukui, bahwa dalam upaya menjaga ketentraman keluarga dan stabilitas keamanan menjelang pilkada 2024, Kapolsek Ukui, perlu dukungan semua pihak termasuk 12 pasang calon pengantin yang didampingi oleh Ketua Bimbingan Perkawinan KUA Ukui, Suryono.

"Pentingnya menciptakan keluarga yang bebas dari kekerasan. Jadi KDRT adalah ancaman yang tidak hanya merusak keharmonisan rumah tangga, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Jika kekerasan dalam rumah tangga dibiarkan, ia bisa meluas menjadi konflik yang lebih besar dan mengganggu stabilitas sosial," tegas AKP Rudi 

Maka dikatakan kapolsek, bagi yang melakukan KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga.

"Kasus KDRT bukan hanya pelanggaran norma sosial, tetapi juga pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi tegas. Pelaku KDRT dapat dijerat dengan hukuman penjara hingga denda sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan," ungkapnya.

Diakhir sambutan, Kapolsek Ukui mengajak para calon pengantin setelah menikah, dapat menjaga keharmonisan keluarga dan rumah tangga. Serta menjaga ketertiban dan kedamaian, di lingkungan agar terwujudnya pilkada damai.

"Dalam cooling system pilkada yang digunakan dalam operasi pengamanan pilkada juga bisa diaplikasikan di dalam rumah tangga. Salah satu upaya preventif untuk mencegah konflik dan gejolak sosial, terutama di masa kampanye dan menjelang pemungutan suara," pungkasnya.(***)