Namun, muncul pertanyaan yang sering menjadi perdebatan. Jika pasar dapat bekerja sendiri, mengapa negara perlu membentuk Koperasi Merah Putih? Mengapa tidak menyerahkan seluruh proses produksi dan distribusi kepada mekanisme pasar dan pelaku swasta?

Dalam teori ekonomi klasik, pasar memang diyakini mampu mempertemukan produsen dan konsumen secara efisien. Akan tetapi, sektor pertanian Indonesia tidak sepenuhnya berada dalam kondisi pasar yang ideal. 

Jutaan petani, peternak, dan nelayan berproduksi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, memiliki akses modal yang terbatas, serta sering menghadapi ketimpangan informasi dan lemahnya posisi tawar.

Dalam kondisi seperti ini, keuntungan terbesar dalam rantai ekonomi sering kali tidak dinikmati oleh produsen, melainkan oleh pihak yang menguasai akses pasar, pengolahan, dan distribusi. Ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz menyebut kondisi semacam ini sebagai market failure atau kegagalan pasar, yaitu ketika mekanisme pasar tidak mampu menghasilkan hasil yang efisien maupun adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Karena itu, kehadiran negara bukan dimaksudkan untuk menggantikan pasar atau mematikan peran swasta. Negara hadir untuk memperbaiki struktur pasar agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih luas. 

MBG membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Tantangannya bukan hanya memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi yang tercipta dapat dirasakan oleh jutaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kecil di berbagai daerah.Koperasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengkonsolidasikan produksi rakyat yang selama ini tersebar dan berjalan sendiri-sendiri. 

Produksi yang kecil-kecil dihimpun menjadi volume yang lebih besar, distandarisasi kualitasnya, diperkuat akses pembiayaannya, dan dihubungkan dengan pasar yang lebih luas.

Melalui koperasi, para produsen kecil tidak lagi berdiri sendiri menghadapi pasar. Mereka memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dan memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. 

Dengan kata lain, Koperasi Merah Putih merupakan upaya untuk memastikan bahwa pasar yang tercipta melalui MBG tidak hanya besar, tetapi juga inklusif.

Hal ini bukan berarti swasta tidak memiliki peran. Sebaliknya, swasta tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Namun tujuan negara tidak selalu sama dengan tujuan perusahaan.

Perusahaan secara alamiah akan mencari efisiensi dan keuntungan setinggi mungkin, sedangkan negara memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu menciptakan pemerataan, memperluas kesempatan kerja, menjaga stabilitas sosial, dan memastikan kelompok ekonomi kecil tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Di tengah pembentukan Koperasi Merah Putih, muncul pula pertanyaan lain. Mengapa memperkuat koperasi sementara banyak daerah telah memiliki BUMDes?Jawabannya bukan karena salah satu lebih baik daripada yang lain. Perbedaan utama keduanya terletak pada struktur kepemilikan. 

BUMDes merupakan badan usaha milik pemerintah desa yang hasil usahanya menjadi bagian dari pendapatan desa. Sementara koperasi merupakan badan usaha milik anggota, di mana petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha menjadi pemilik sekaligus penerima manfaat langsung.Karena itu, keduanya tidak perlu dipertentangkan. 

Koperasi dapat mengorganisasi produksi masyarakat, sementara BUMDes dapat mengelola berbagai fasilitas pendukung seperti gudang, armada angkutan, packing house, hingga cold storage. 

Sinergi keduanya justru dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal secara lebih menyeluruh.

Alasan lain mengapa negara perlu menghubungkan sektor hulu dan hilir adalah karena nilai tambah terbesar dalam perekonomian sering kali berada pada tahap pengolahan dan distribusi. Petani yang menjual gabah memperoleh nilai ekonomi yang jauh lebih kecil dibandingkan pihak yang mengolahnya menjadi beras kemasan atau produk pangan lainnya. Hal yang sama terjadi pada jagung, ikan, susu, maupun berbagai komoditas pertanian lainnya.