KLIKMX.COM, PEKANBARU - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau mencatat capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025.

Kepala BP3MI Riau, Fanny Wahyu Kurniawan, menyampaikan bahwa seluruh program strategis berjalan optimal, mulai dari penempatan, perlindungan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya.

Pada sektor penempatan, BP3MI Riau berhasil mencapai target 100 persen. Dari target penempatan sebanyak 217 PMI prosedural, realisasi justru melampaui angka tersebut dengan 222 orang berhasil diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur resmi.

“Seluruh PMI yang berangkat melalui BP3MI Riau adalah pekerja migran prosedural sehingga hak dan perlindungannya terjamin,” kata Fanny, saat menyampaikan refleksi capaian kinerja 2025 di kantornya, Senin (5/1/2025).

Memasuki 2026, BP3MI Riau akan terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar memahami peluang kerja ke luar negeri yang legal dan aman, sekaligus menekan praktik penempatan ilegal.

Sepanjang 2025 kemarin, BP3MI Riau menangani 35 kasus perlindungan PMI, baik laporan dari pekerja migran maupun keluarganya. Kasus terbanyak berasal dari Malaysia, disusul Myanmar dan Kamboja.

''Pada akhir 2025, BP3MI Riau berhasil memfasilitasi pemulangan enam warga Riau yang menjadi korban penipuan kerja di Kamboja dan Myanmar melalui koordinasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri,” katanya.

Sementara itu, dalam upaya pencegahan TPPO dan penempatan ilegal, BP3MI Riau bersama Polda Riau dan jajaran Polres perbatasan seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti, menggelar 163 kegiatan pencegahan.

Hasilnya, 729 orang calon PMI berhasil diselamatkan dari upaya pengiriman ilegal, dengan 33 tersangka diamankan dan diproses hukum.

“Para tersangka saat ini ditangani oleh aparat penegak hukum. Kami terus berkolaborasi dengan Polda Riau untuk menindak tegas pelaku TPPO,” tegas Fanny.

Pada Desember 2025, BP3MI Riau juga menggagalkan upaya pemberangkatan lima korban ke Kamboja melalui Malaysia. 
“Awalnya, para korban mengaku tidak mengetahui jenis pekerjaan yang akan dijalani dan merasa tertipu,” jelas Fanny.

Kemudian, selama Januari hingga Desember 2025, BP3MI Riau memfasilitasi pemulangan dan layanan terhadap 2.712 PMI bermasalah dan deportasi dari Malaysia. Mayoritas berasal dari Sumatera Utara, Jawa Timur, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Sebagian besar PMI yang dideportasi diketahui bekerja tanpa dokumen resmi, ada juga yang telah masa tinggalnya telah habis,” sebut Fanny.

Karena itu, kepada setiap PMI yang dipulangkan atau gagal diberangkatkan. Pihaknya dari BP3MI Riau selalu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah hingga tingkat desa sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017.

“Tujuannya agar PMI yang telah dipulangkan tidak kembali berangkat secara ilegal,” kata Fanny.

Fanny menambahkan, BP3MI Riau juga menjalankan berbagai program pemberdayaan, di antaranya pelatihan pengolahan limbah kotoran hewan di Kabupaten Kuantan Singingi dan pengolahan makanan berbahan kentang di Kerinci, Jambi, guna menciptakan sumber penghasilan berkelanjutan bagi eks PMI.

Selain itu, program reintegrasi sosial dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui pendampingan pola asuh anak PMI, sebagai bagian dari perlindungan keluarga pekerja migran.

“Untuk di awal Januari 2026, BP3MI Riau memfasilitasi pemulangan 19 PMI deportasi dari Malaysia. Satu orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia setelah tiba di Indonesia akibat kondisi kesehatan,” katanya.

Adapun langkah yang telah dilakukan, BP3MI Riau telah berkoordinasi dengan rumah sakit, aparat setempat, dan keluarga korban di Lombok Timur, NTB, untuk pemulangan jenazah yang dibiayai oleh pemerintah.

Sementara itu, untuk menghadapi 2026, BP3MI Riau mendukung penuh program nasional SMK Go Global, yang menargetkan penempatan 500 ribu PMI, dengan 300 ribu berasal dari lulusan SMK. Program ini difokuskan pada peningkatan vokasi, bahasa asing, dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.

“Program ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Riau untuk bekerja ke luar negeri secara aman dan profesional melalui jalur resmi,” pungkas Fanny. ***