KLIKMX.COM, INHU - Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 tahun 2025 yang digelar di SMPN 2 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Rabu (23/7/2025).

Meskipun sempat diguyur gerimis di pagi hari, ratusan pelajar tetap antusias menyambut kehadiran tamu istimewa dari Jakarta dan Pekanbaru. Acara yang berlangsung meriah ini dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Fauzi dan Wakil Menteri PPPA Veronica Tan serta Gubernur Riau (Gubri) H Abdul Wahid SPi MSi.

Sejak pagi, halaman sekolah telah dipenuhi anak-anak. Suasana semakin hidup saat Gubri Wahid membuka kuis berhadiah yang disambut antusias oleh para pelajar.

Dengan gaya santainya, Wahid membacakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing semangat kompetitif anak-anak untuk menjawab dan meraih hadiah menarik. Tak hanya kuis, berbagai permainan tradisional seperti congkak, gasing, guli, dan enggrang turut dimainkan bersama para pejabat dan pelajar.

Gubernur Abdul Wahid pun larut dalam suasana, bahkan tertawa lepas ketika mencoba bermain enggrang. “Tadi ada gasing, guli, dan permainan tradisional lainnya. Kesannya kami sangat have fun pagi ini,” ujarnya.

Menurut Wahid, permainan tradisional tersebut membangkitkan kenangan masa kecilnya. Ia menilai penting untuk menjaga permainan warisan budaya agar tidak tergeser oleh era digital. 

“Di tengah gempuran teknologi, anak-anak perlu mengenal permainan tradisional sebagai bagian dari akar budaya kita,” tambahnya.

Perayaan HAN kali ini memang dirancang bukan hanya sebagai seremoni, melainkan sebagai ruang interaksi yang menyenangkan antara pemimpin dan generasi muda. Menteri dan wakil menteri PPPA pun turut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, mendengarkan cerita anak-anak, dan memberikan apresiasi atas kreativitas mereka.

Setelah menghadiri acara di SMPN 2 Rengat, Gubri Wahid bersama istri, Henny Sasmita Wahid, dan Bupati Inhu Ade Agus Hartanto bergabung dalam rangkaian kegiatan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rengat. Di sana, mereka melepas pawai Muharram Madinatun Najah dan mengikuti senam Anak Indonesia Hebat bersama ratusan murid sekolah dasar dan pelajar menengah.

Diiringi lagu “Tanah Air Beta”, suasana senam bersama menjadi momen penuh kebersamaan dan semangat nasionalisme. Wahid yang tampak menikmati kegiatan ini menyapa langsung para siswa, menyemangati mereka untuk terus aktif dan sehat.

“Selamat Hari Anak Nasional 2025. Mari jadikan semangat hari ini sebagai penyemangat untuk terus melindungi dan memberdayakan anak-anak Indonesia,” ucap Wahid di hadapan peserta kegiatan.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter generasi muda. “Anak-anak Riau telah membuktikan bahwa mereka hebat dalam belajar, berkarya, dan menjaga budaya bangsa,” ujar Wahid.

Kegiatan ini bukan hanya sarana menjaga kebugaran, tetapi juga ruang ekspresi dan pembelajaran tentang kebersamaan, disiplin, dan cinta Tanah Air. Wahid berharap kegiatan seperti ini terus dihidupkan agar menjadi komitmen bersama dalam memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan membahagiakan.

“Mudah-mudahan peringatan HAN tahun ini menjadi momentum untuk meneguhkan kepedulian kita terhadap perkembangan dan masa depan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Dengan semangat dan kebersamaan yang tercipta, peringatan HAN ke-41 di Rengat ini menjadi contoh nyata bahwa kehadiran pemimpin yang dekat dengan rakyat, terutama anak-anak, mampu memberikan energi positif yang kuat dalam membentuk generasi masa depan bangsa.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Fauzi, juga mengapresiasi prestasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menteri Arifah Fauzi juga menilai keberhasilan Pemprov Riau dalam mendirikan dan mengoperasikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta Rumah Aman di seluruh 12 kabupaten/kota. 

Menurutnya, keberadaan layanan tersebut dinilai sangat strategis dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Riau karena UPTD PPA sudah hadir di seluruh kabupaten dan kota. Ini menunjukkan komitmen nyata dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujar Menteri Arifah.

Usai memuji capaian tersebut, Menteri memberikan penghargaan atas keberhasilan Riau meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) kategori Nindya pada evaluasi tahun 2023. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang dianggap sukses dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dari total 12 kabupaten/kota di Riau, enam daerah berhasil menyabet kategori Madya, sementara empat lainnya meraih predikat Pratama. Capaian ini menegaskan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terwujud di tingkat provinsi, namun juga telah merata hingga ke daerah.

“PPE adalah bentuk pengakuan atas peran aktif kepala daerah, OPD, dan stakeholder lainnya dalam membangun keadilan gender. Kami berharap capaian ini bisa memotivasi daerah lain agar lebih optimal lagi ke depannya,” imbuhnya.

Menteri Arifah juga optimistis bahwa Riau mampu meningkat ke kategori tertinggi, yaitu Mentor, dalam evaluasi PPE mendatang. Ia menyebut saat ini penilaian masih dalam proses dan berharap hasilnya bisa lebih baik dari sebelumnya.

Namun di balik berbagai capaian positif tersebut, Menteri PPPA turut menyampaikan catatan penting: angka perkawinan anak di Riau masih tergolong tinggi. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebesar 4,13 persen, naik dibanding tahun sebelumnya. 

Ia menegaskan bahwa kondisi ini perlu segera ditangani secara serius. “Permohonan dispensasi perkawinan masih cukup tinggi dan ini menjadi salah satu penyumbang utama. Harus ada kolaborasi lintas sektor untuk menekan praktik ini secara nyata,” tegasnya.

Langkah konkret seperti edukasi berkelanjutan, pendampingan psikologis dan hukum, serta pengetatan regulasi harus diperkuat. Keterlibatan semua elemen baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan dianggap krusial untuk menekan angka perkawinan usia anak yang berdampak pada masa depan generasi muda.

“Perhatian semua pihak sangat dibutuhkan, bahkan sampai ke tingkat desa dan kelurahan, untuk mengendalikan permohonan dispensasi perkawinan,” pungkas Arifah. ***