KLIKMX.COM, PEKANBARU - Dua negara tetangga menyampaikan keberatan karena asap dari Provinsi Riau mulai memasuki negara mereka. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, Budi Gunawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Riau, secara virtual di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (23/7/2025).

Budi Gunawan mengungkapkan, dua negara tersebut yakni Malaysia dan Singapura yang telah menyampaikan keprihatinan melalui jalur diplomatik. “Kabut asap disebabkan karhutla mulai menyebar hingga melintasi batas negara dan masuk ke wilayah Malaysia, bahkan mengancam Singapura dan Thailand bagian Selatan,” kata Menkopolhukam.

Agar asap tidak semakin meluas, Menkopolhukam meminta enam atensi Presiden terkait karhutla di Riau segera ditindaklanjuti, yang ditujukan kepada Kepada Gubernur Riau, Abdul Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri LHK Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq.

Kemudian, kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala BMKG RI dan Forkopimda Riau dan daerah.

Enam atensi tersebut, papar Budi Gunawan, pertama, target utama adalah memastikan karhutla dapat dipadamkan, sehingga tidak meluas dan asapnya tidak sampai ke negara tetangga. “Karenanya mohon seluruh personel dan peralatan yang sudah tergelar dapat bergerak cepat di lapangan,” pinta Menkopolhukam.

Kedua, Menkopolhukam meminta tim Teknis Kemenhut segera dikerahkan ke lokasi untuk assessment  dampak dan recovery plan, berkoordinasi dengan satgas di lapangan.

Ketiga, meminta audit seluruh konsesi di 21 kabupaten/ kota terdampak kebakaran hutan, khususnya konsesi yang berada di radius 5 Km dari hotspot dan melakukan riview izin pembakaran serta land clearing yang sedang berjalan.

Keempat, moratorium sementara izin di lahan gambut minimal sampai situasi karhutla berakhir dan fokus pada Riau, Kalbar, Jambi, Sumsel.

Kelima, langkah tegas penegakan hukum (Law Enforcement) agar dilakukan secara konsisten oleh Polri dan Kejaksaan, penindakan tegas tanpa pandang bulu, prees rilis untuk efek deterrence, koordinasi dengan kejaksaan untuk percepatan proses hukum.

Keenam, pengenaan sanksi adminstratif oleh Menteri Kehutanan, berupa pencabutan/ suspend konsesi yang terbukti melanggar, denda maksimal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Blacklist perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran, data lengkap pemegang konsesi untuk inventigasi lebih lanjut.

“Menyikapi keluhan negara tetangga ini Pemerintah harus merespons cepat dengan menggalang koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk penanggulangan secara masif dan terukur,” pesan Budi Gunawan.

Menkopolhukam juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status tanggap darurat, agar memudahkan mobilisasi sumber daya di lapangan. 

Menurut data sementara miliknya, saat ini menunjukkan sekitar 50 wilayah Provinsi Riau tergolong rentan terhadap kebakaran hutan. Selain itu, terdapat indikasi kuat bahwa 213 sektor hutan sengaja dibakar untuk pembukaan lahan, sebuah pelanggaran serius yang kini tengah ditindak tegas aparat penegak hukum.

Kemudian, lanjut Menkopolhukam, salah satu upaya yang telah dilakukan adalah penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menciptakan hujan buatan. 
“Meski teknologi ini mulai menunjukkan hasil positif, pemerintah menilai perlu adanya peningkatan efektivitas pelaksanaannya,” ungkapnya.

Karena itu, untuk memaksimalkan pemadaman karhutla, penambahan pesawat TMC sebanyak 1 hingga 2 unit tengah dipersiapkan untuk mendukung operasi di wilayah terdampak. "Kita memiliki sekitar 800 personel yang telah dikerahkan, dengan tambahan 3 sampai 5 unit pesawat dan peralatan pendukung lainnya. Saya minta semuanya segera dioperasionalkan di lapangan untuk memadamkan api sebelum asapnya menyebar lebih luas," tegas Menkopolhukam.

Selain penanganan di lapangan, lanjut Menkopolhukam, Pemerintah juga menekankan pentingnya strategi jangka menengah dan panjang. Ia meminta agar Menteri Kehutanan menyampaikan data lengkap upaya-upaya yang telah dilakukan, serta menyusun peta jalan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. 

Menkopolhukam juga meminta teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini juga akan dioptimalkan untuk mencegah kebakaran sejak dini. Pemerintah Indonesia, lanjut Menkopolhukam, juga membuka diri untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk dengan Malaysia dan Singapura, melalui implementasi kesepakatan ASEAN dalam penanganan bencana lintas negara.

"Terdapat political will yang kuat dari Pemerintah Indonesia, dari Presiden Bapak Prabowo Subianto sendiri, untuk menyelesaikan masalah karhutla secara sistematis dan berkelanjutan. Ini adalah soal kredibilitas kita di mata dunia internasional," ujarnya.

Menutup pernyataan, Menkopolhukam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan bekerja maksimal.
"Ini saatnya kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu mengatasi bencana ekologis ini dengan cepat, tegas, dan beradab. Mari kita berikan kapasitas terbaik kita untuk melindungi lingkungan, hutan, dan nama baik Indonesia di mata global,'' pungkasnya menyerukan.

Rapat koordinasi pun dilanjutkan oleh para menteri terkait, Kepala BNPB, Kepala BMKG, para Gubernur, Kapolda, dan instansi teknis lainnya guna menyusun langkah nyata di lapangan. ***