KLIKMX.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) H Abdul Wahid SPi MSi menegaskan perusahaan minyak dan gas (migas) yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, harus membuka ruang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja serta mitra lokal. 

Menurutnya, kehadiran industri migas tidak boleh hanya memberi keuntungan bagi kontraktor besar dari luar daerah, tetapi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat setempat.

“Saya minta pertumbuhan ekonomi Riau juga disumbangkan oleh sektor migas. Supaya ada efek nyata terhadap ekosistem ekonomi, tata kelola migas harus melibatkan pekerja dan mitra lokal. Dengan begitu ada nilai tambah yang kembali ke masyarakat Riau,” kata Abdul Wahid, usai menghadiri Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional Migas di Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (30/9/2025).

Selain soal tenaga kerja, Gubri juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak di daerah. Kemudian, Gubri juga meminta setiap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan mitra kerja memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Riau, sehingga pajak badan bisa langsung dirasakan pemerintah daerah.

“Banyak yang kerja di Riau, tapi semua NPWP-nya di luar daerah. Akhirnya tidak ada dampak nyata untuk Riau. Kita ingin perusahaan migas punya NPWP Riau agar ada pajak yang masuk dan bisa dipakai untuk pembangunan,” ujarnya.

Seluruh perusahaan SKK Migas di Riau juga diminta memasukkan syarat NPWP Riau sebagai bagian dari ketentuan tender dan seleksi mitra kerja. Dengan demikian, aturan tersebut bukan hanya kebijakan daerah, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih luas di tingkat nasional.

Gunernur Abdul Wahid juga mengingatkan, kekayaan alam tidak akan membawa berkah bila tidak dikelola dengan baik. Justru, katanya, sumber daya melimpah bisa berubah menjadi bencana sosial apabila masyarakat lokal tidak ikut merasakan manfaatnya.

“Jangan sampai kekayaan alam kita diambil, tapi rakyat di sini tetap miskin. Itu bisa menimbulkan disparitas sosial yang berbahaya. Kami ingin masyarakat lokal ikut memiliki hasil alamnya, bukan hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, keberpihakan pada daerah penghasil migas sangat penting untuk menjaga kondusivitas investasi di Riau. “Pemprov Riau tetap mendukung iklim investasi yang aman, tertib, dan produktif, namun kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas,” katanya.

Karena itu, Gubernur juga melihat masih banyaknya proyek migas di Riau yang masih didominasi kontraktor dari luar daerah. Padahal, kata dia, sumber daya manusia dan entitas bisnis lokal sudah tersedia dan mampu bersaing.

“Di Riau ada pihak ketiga yang bisa jadi kontraktor. Kita tidak ingin semua dikerjakan pihak luar. Kita minta tampung pekerja dan mitra lokal. Daerah penghasil harus ikut terlibat, agar ada multiplier effect bagi ekonomi masyarakat,” pungkasnya. ***