KLIKMX.COM, TELUKKUANTAN - Setelah tertunda pada Senin kemarin, Kamis (13/2/2025), Komisi II DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), kembali menggelar hearing soal permasalahan lahan Hutan Produksi Terbatas (HPT), di daerah Kecamatan Hulu Kuantan, yang diduga telah dan masih dibabat dengan brutal oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

Tapi mirisnya, pihak yang dianggap dan diduga bertanggung jawab atas pengrusakan kawasan HPT tersebut tetap tidak hadir di Hearing ke 2 DPRD Kuansing ini. Mereka adalah pihak Koperasi Guna Karya yang disebut terafiliasi dengan PT Merauke, Kepala Desa (Kades) Sumpu, Kades Tanjung Medang, Kades Inuman dan Kades Serosa.

Sedangkan pihak dinas terkait seperti, Dinas Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tampak hadir.

Dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra didampingi Ketua Komisi II Fedrios Gusni dan anggota seperti Dasver Librian, Hengki Prima Hidayat dan lain-lain, tampak gusar akibat tidak hadirnya pihak koperasi dan 4 kades tersebut.

Menurut Satria, pihak koperasi dan para kades telah melakukan perlawanan terhadap lembaga pemerintah, terkait permasalahan lahan HPT yang telah rusak itu. Untuk itu, pihaknya akan mengambil sikap tegas dengan mendatangi pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang  (ATR), Kementerian Koperasi serta Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Pihak DPRD menurut Satria akan melakukan koordinasi terkait keabsahan koperasi dan tindakan pembabatan kawasan HPT tersebut ke Kementerian terkait. Usai mendapat petunjuk pihaknya juga akan melakukan hearing kembali, jika tak juga mengindahkan panggilan ke-3 itu nantinya, pihak DPRD akan mengeluarkan rekomendasi ke pihak aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab tersebut.

Bahkan DPRD juga akan mengundang pihak media besar untuk memviralkan permasalahan pembabatan HPT ini, seperti yang dilakukan terhadap pagar laut yang sempat heboh beberapa waktu lalu.

''Mereka pihak koperasi yang diduga ditunggangi pihak PT Merauke itu, mungkin merasa kuat. Tapi negara tidak boleh kalah dengan mereka. Kita buat heboh seperti pagar laut itu nanti. Sudah 2 kali diundang DPRD, mereka mangkir. Berati mereka membangkang kepada negara,'' tegas Satria.