KLIKMX.COM, TELUKKUANTAN- Kamis (13/2/2025), Komisi II DPRD Kuantan Singingi (Kuansing), menggelar rapat Hearing soal permasalahan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kecamatan Hulu Kuantan. Dari rapat itu, pihak DPRD membongkar suatu informasi yang cukup mencengangkan.

Ya, setelah Senin awal minggu yang lalu gagal menggelar hearing, DPRD Kuansing akhirnnya kembali menggelar hearing soal wilayah HPT Hulu Kuantan, yang diduga telah dan sedang dibabat oleh oknum tak bertanggung jawab.

Tapi mirisnya, pihak yang dianggap dan diduga mengetahui dan bertanggung jawab atas pengrusakan kawasan HPT tersebut tetap tidak hadir di Hearing ke 2 DPRD Kuansing ini.

Mereka adalah pihak Koperasi Guna Karya Sejahtera yang disebut terafiliasi dengan PT Merauke, Kepala Desa (Kades) Sumpu, Kades Tanjung Medang, Kades Inuman dan Kades Serosa. 

Sedangkan pihak dinas terkait seperti, Dinas Perkebunan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tampak hadir.

Dalam hearing yang langsung dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra didampingi Ketua Komisi II Fedrios Gusni dan anggota seperti Dasver Librian, Hengki Prima Hidayat dan lain-lain, tampak gusar dengan tidak hadirnya pihak koperasi dan 4 kades tersebut.

Namun dalam rapat hearing tersebut, pihak DPRD yang juga menghadirkan pihak pabrik kelapa sawit (PKS) PT Pancaran Cahaya Sejati (PCS), berhasil membongkar dugaan praktik permainan mafia sawit.

Dimana diduga, PT PCS itu memiliki kaitan dengan Koperasi Guna Karya Sejahtera.

Ketua Komisi II DPRD Kuansing, Fedrios Gusni mengatakan dugaan keterkaitan PT PCS dengan Koperasi Guna Karya Sejahtera itu seperti permainan sawit. Untuk itu pihak DPRD tegas Fedrios akan terus melakukan penelusuran guna menguak adanya permainan mafia sawit di HPT Hulu Kuantan tersebut.

Ketua Partai Demokrat Kuansing ini juga menyebut, pemerintah tidak boleh kalah dengan mafia sawit. Untuk itu harus dilawan, tak peduli siapa di belakang mereka. Karena apa yang telah dilakukan terhadap HPT Hulu Kuantan itu sudah seperti penjajah.

"Kita lawan mafia perkebunan sawit ini. Sudah seperti kayak penjajah saja mereka di Kuansing ini,'' tegas Fedrios.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra menjelaskan, izin dari Koperasi Guna Karya Sejahtera itu merupakan izin simpan pinjam, alih-alih berubah menjadi perkebunan, jelas itu sudah menyimpang. 

Serta, lanjut Satria, diduga Koperasi Guna Karya Sejahtera menjadi pihak yang bermain dalam eksploitasi HPT di Hulu Kuantan tersebut. Dengan modus menjadi bapak angkat kelompok tani di 4 Desa seperti Desa Serosa, Tanjung Medang, Sumpu dan Inuman. 

Di mana pergerakannya diduga sudah menguasai ribuan hektare lahan HPT di Hulu Kuantan tersebut.

Lalu, lanjut Satria, lahan yang dikuasai telah mencukupi, akhirnya terbangunlah sebuah PKS. PT PCS ini diduga sudah terbangun di daerah Logas Hilir, Kecamatan Singingi yang berada dekat denga pemukiman dan sekolah dasar.