Jika pembangunan hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa memperkuat pengolahan dan distribusi, maka petani akan tetap berada pada posisi yang lemah dalam rantai nilai. Karena itulah MBG seharusnya tidak hanya menjadi pasar bagi bahan pangan mentah, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya industri pengolahan pangan di berbagai sentra produksi.
 
Semakin banyak proses pengolahan yang dilakukan di daerah asal produksi, semakin besar nilai tambah yang dapat dipertahankan di daerah tersebut. Inilah esensi hilirisasi yang selama ini didorong pemerintah.

Efek ekonomi yang muncul kemudian tidak berhenti pada peningkatan produksi semata. Dalam konsep Local Economic Multiplier, setiap aktivitas ekonomi yang tumbuh di suatu wilayah akan menciptakan putaran ekonomi baru yang memberikan manfaat kepada sektor lainnya. Uang yang dibelanjakan negara untuk membeli pangan akan kembali berputar di ekonomi lokal melalui berbagai aktivitas produktif masyarakat.

Dampak tersebut menjadi semakin penting karena sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Menurut data BPS tahun 2025, jumlah tenaga kerja di sektor pertanian mencapai sekitar 41,61 juta orang atau 28,54% total tenaga kerja nasional. Artinya, setiap peningkatan aktivitas ekonomi di sektor ini berpotensi memberikan manfaat langsung kepada puluhan juta rumah tangga Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi lokal juga dapat mengurangi dorongan masyarakat untuk berpindah ke kota. Selama ini urbanisasi banyak dipicu oleh terbatasnya peluang ekonomi di kawasan perdesaan. Ketika pekerjaan, pendapatan, dan kesempatan usaha tersedia di daerah asal, maka kawasan perdesaan kembali menjadi ruang hidup yang menjanjikan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini turut menjaga keberlanjutan lahan pertanian. Banyak sawah beralih fungsi karena bertani dianggap tidak lagi memberikan keuntungan yang memadai. Ketika pertanian menjadi sektor yang menguntungkan dan memiliki pasar yang jelas, insentif untuk mempertahankan lahan pertanian akan semakin kuat.

Dampak lainnya adalah stabilitas harga pangan. Peningkatan permintaan tidak selalu identik dengan kenaikan harga. Ketika permintaan yang besar mampu mendorong peningkatan produksi, pasokan pangan nasional juga akan bertambah. Pasokan yang kuat membantu menjaga keseimbangan pasar dan mengurangi risiko lonjakan harga.Lebih jauh lagi, penguatan sektor pertanian melalui MBG memiliki dimensi strategis yang melampaui aspek ekonomi. Ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Pengalaman pandemi Covid-19, perubahan iklim, gangguan rantai pasok global, hingga konflik geopolitik menunjukkan bahwa gejolak dunia dapat memengaruhi harga dan pasokan berbagai komoditas strategis.

Negara yang memiliki basis produksi pangan yang kuat akan lebih mampu menghadapi tekanan. Produksi yang tinggi memperkuat pasokan domestik, menjaga stabilitas harga, dan melindungi daya beli masyarakat. Dalam persoalan ini, pertanian bukan lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan bagian dari sistem pertahanan nasional.

Namun, sebesar apa pun potensi yang dimiliki MBG, terdapat satu tantangan yang mungkin jauh lebih rumit dibandingkan membangun sistem, membentuk koperasi, menyediakan anggaran, atau menyusun regulasi. Tantangan tersebut adalah moral hazard manusia yang menjalankan sistem.

Berbagai program pembangunan sesungguhnya tidak pernah kekurangan gagasan yang baik. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang menghadapi hambatan berupa lemahnya tata kelola, kebocoran anggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik korupsi yang menggerus manfaat program. Karena itu, pembangunan kelembagaan harus berjalan seiring dengan pembangunan integritas.

Koperasi membutuhkan pengurus yang amanah. BUMDes membutuhkan tata kelola yang profesional. MBG membutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan partisipasi aktif masyarakat. Sebab pada akhirnya, keberhasilan program sebesar apa pun tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga oleh kualitas manusia yang menjalankannya.