KLIKMX.COM, PEKANBARU - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya di Mabes Polri melakukan peninjauan langsung ke beberapa wilayah terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Kamis (24/7/2025).

Turut dalam peninjauan itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Danlanud, Danrem dan stakeholder terkait.

Kapolri mengungkapkan ia turun ke Riau untuk meninjau upaya penanggulangan karhutla yang tengah melanda sejumlah wilayah, khususnya di kawasan Rohil dan Rohul. “Peninjauan ini sekaligus menjadi bentuk perhatian dan komitmen serius pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menangani bencana asap yang mulai mengganggu wilayah Riau dan negara tetangga,” kata Kapolri, jebolan Alumni Akpol 1991 ini.

Menurut laporan yang ia terima, saat ini sebanyak 46 orang telah diamankan Polda Riau dan jajaran, karena diduga melakukan pembakaran lahan secara sengaja maupun lalai. Kapolri mengungkapkan, akibat ulah puluhan pelaku tersebut, sekitar 280 hektare lahan terbakar.

“Penegakan hukum sedang berjalan. Proses penyidikan akan menentukan apakah pembakaran ini dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ini penting untuk memberikan efek jera,” tegas Kapolri.

Di sisi lain, ungkap Kapolri, berkat kerja sama lintas sektoral. Saat ini jumlah titik api berhasil ditekan menjadi 144 titik pada 22 Juli kemarin. Di mana, sebelumnya pada tanggal 20 Juli 2025 kemarin, jumlah hotspot di Provinsi Riau mencapai 586 titik. 

Hasilnya, hari ini jelas Kapolri, jumlah titik api menurun drastis dan kini jumlahnya tinggal 14 titik yang terpantau di 8 kabupaten. ''Rokan Hilir menjadi wilayah dengan titik terbanyak,” ungkap Kapolri.

Kapolri juga mengapresiasi langkah Gubernur Riau, kemarin telah menetapkan status tanggap darurat untuk dua kabupaten terdampak paling parah, yaitu Rokan Hilir dan Rokan Hulu, yang akan berlangsung hingga 4 Agustus 2025. 
Sementara itu untuk 10 kabupaten/kota lainnya, saat ini juga menetapkan status siaga karhutla.

Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan adalah melakukan pemadaman secara masif melalui operasi water bombing dan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC). “Untuk mengoptimalkan penanggulangan akan ada penambahan helikopter water bombing untuk menjangkau wilayah perbukitan yang sulit diakses tim darat,” kata Kapolri lagi.

Melalui upaya optimal ini, Kapolri berharap satu sampai dua hari ke depan, hujan dapat turun di titik-titik prioritas seperti bandara dan wilayah padat penduduk. “Tentunya hujan yang turun akan sangat membantu pemadaman,” katanya.

Upaya lainnya yang juga dilakukan Satgas darat, yakni pembangunan kanal-kanal, penyemprotan air, dan penanaman bahan pemadam alami. Kapolri mengatakan, ia bersama Menteri LH sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat sangat krusial untuk mengendalikan kebakaran secara cepat dan menyeluruh. 

Karena itu, dengan adanya dukungan logistik, anggaran, dan koordinasi lintas sektor yang terus diintensifkan diharapkan asap tidak semakin meluas. “Dengan kolaborasi yang baik dan intensif, kita yakin dalam waktu dekat penanganan karhutla di Riau bisa maksimal,” pungkas Kapolri.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, yang turut mendampingi Kapolri dalam kunjungan tersebut, menegaskan pentingnya penindakan hukum tanpa kompromi terhadap para pelaku pembakar lahan. 
Ia juga memuji langkah tegas Kapolda Riau yang telah mengusut tuntas kasus-kasus karhutla hingga ke pelaku lapangan.

“Penegakan hukum harus tegas. Segala instrumen, baik dari kepolisian maupun lingkungan hidup, akan diaktifkan sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2020,” ujarnya.

Menteri Hanif juga menekankan perlunya penguatan pasukan darat dan strategi preventif melalui edukasi kepada masyarakat. Selain itu, kanal-kanal air yang selama ini menjadi jalur keringnya lahan gambut akan ditutup sementara untuk mempertahankan kelembaban dan mencegah api kembali menyebar.

“Kita akan lakukan pagar betis di daerah-daerah rawan dan melibatkan semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak,” ucapnya mengakhiri. ***