KORANMX.COM, PEKANBARU -- Berapa besaran dana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai saat ini masih menjadi misteri. Sejumlah pihak terkait mengaku tidak mengetahuinya.

Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, ia sendiri tidak mengetahui berapa anggaran yang dianggarkan pusat untuk penanggulan karhutla di Provinsi Riau.

‘’Soal berapa total dananya saya tidak tahu,’’ ungkap Syamsuar di Posko Media Center Karhutla Provinsi Riau, Senin (23/9/2019).

Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNBP) Riau, Edwar Sanger. ‘’Saya tidak tahu soal dana. Itu pusat yang mengetahui,’’ ujar Edwar Sanger.

Keduanya kompak mengatakan, pihaknya hanya fokus melakukan penanggulangan bencana dan penanganan korban kabut asap saat ini.

Terpisah, Syahrial Abdi selaku Kepala BPKAD Provinsi Riau mengatakan, terkait dana APBD ada jumlahnya. Saat ini, pihaknya sedang melakukan rapat terkait dengan pemko dan pemkab.

Namun, ia mengakui jumlah angkanya senilai Rp35 miliar. Penganggaran itu sudah diserahkan ke OPD di setiap daerah.

‘’Tak mungkin saya jelaskan satu per satu,’’ kata Syahrial Abdi.

Anggaran itu, kata dia, disebar ke dinas terkait seperti Tagana, Dinas Sosial, Satgas Karhutla Udara untuk keperluan minyak mesin.

Sedangkan untuk dana tak terduga terkait penetapan status darurat pencemaran udara, Syahrial menyebutkan disediakan sebesar Rp38 miliar.

‘’Saat ini sudah Rp7 miliar terpakai. Sisanya saat ini dananya tinggal Rp31 miliar,’’ ungkap Syahrial.

Mengenai kondisi penetapan status darurat pencemaran udara, pihaknya saat ini sedang melakukan rapat.

‘’Kita sedang membahas pembagian dana bantuan tak terduga (BTT) ini,’’ jelas Syahrial.

Pasalnya selama ini Pemprov Riau selalu mengandalkan Dana Tak Terduga (DTT) untuk penanganan karhutla. Misalnya tahun ini Pemprov Riau menyiapkan anggaran darurat Rp10 miliar untuk penanganan Karhutla.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Syah Harrofie kepada wartawan medio Agustus lalu mengaku
belum mengetahui secara pasti berapa anggaran yang akan disiapkan untuk penanggulangan Karhutla tahun depan.

"Iya, tapi rincian anggarannya belum dapat lagi, karena masih berproses di DPRD Riau," katanya.

Namun secara nasional, anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun ini menurun.

Hal itu diungkapkan Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Kementerian LHK Raffles B Panjaitan seperti dilansir Tempo. Ia mengatakan, tahun lalu anggaran pengendalian karhutla di pihaknya mencapai Rp200 miliar. "Tapi karena berhasil menekan karhutla, nilainya turun sekarang jadi Rp65 miliar," katanya saat rapat pengedalian karhutala di Pekanbaru, Riau, Rabu 27 Februari 2019 silam.

Akibat turunnya anggaran itu, sekarang biaya operasional helikopter Kementerian LHK juga ikut turun. Dari tahun lalu Rp60 miliar, sekarang hanya dipatok Rp30 miliar.

Akibatnya, operasional helikopter yang dipakai untuk meninjau ini juga terbatas. Imbasnya KLHK harus pinjam pakai helikopter antara Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan yang rawan terjadi karhutla.

Terkait anggaran penanggulangan karhutlah, kritik keras datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Menurut Juru Kampanye Walhi Zenzi Suhadi,
pemerintah dan negara saat ini seolah-olah tengah menyubsidi pelaku kejahatan lingkungan, padahal kewajiban itunseharusnya dibebankan kepada perusahaan penyebab karhutla.

"Kami melihat negara seolah menyubsidi pelaku kejahatan lingkungan di Indonesia dengan mengeluarkan dana dari APBN untuk melakukan penanggulangan (kebakaran hutan)," kata Zenzi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

Model pendanaan ini, menurut Zenz, bisa jadi akan mengubah sikap pemerintah dalam menanggulangi kebakaran.
Karena pemerintah dinilai akan terbiasa menyiapkan dana untuk penanggulangan kebakaran setiap tahun.

"Ini tidak boleh terus terjadi!" tegasnya. ***