BPN Riau Respon Masyarakat Kuala Kampar, Segera Proses Pencabutan HGU PT TUM

Dialog KaKanwil BPN Riau, M Syahrir dengan tokoh masyarakat Kuala Kampar di kantor BPN Provinsi Riau. [Klikmx.com/ist]

KLIKMX.COM, PEKANBARU --  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau akhinya merespon desakan masyarakat Kecamatan Kuala Kampar, Pelalawan agar Hak Guna Usaha (HGU) PT Triseya Usaha Mandiri (TUM) dicabut 

KaKanwil BPN Provinsi Riau, M. Syahrir sepakat dan berjanjii akan  memproses pencabutan HGU perusahaan tersebut.

Kesepakatan ini didapat setelah menerima dialog dengan GEMMPAR (Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Kuala Kampar) di ruang mediasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau,  Rabu (3/8/2022).

GEMMPAR adalah ormas yang beranggotakan tokoh masyarakat, tokoh adat,  pemuda, mahasiswa, tim advokasi, dan tim kajian ilmiah. Mereka memprotes keberadaan perusahaan tersebut di kecamatan Kuala Kampar.

Tokoh masyarakat Kampar  Kazzaini KS,  dalam pertemuan tersebut mengatakan, Pulau Mendul merupakan pulau delta yang berasal dari endapan Sungai Kampar. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, dan  nelayan. 

Dijelaskannya, sekitar 10.000 Ha lahan di Pulau Mendul, Kecamatan Kuala Kampar merupakan lumbung padi bagi Kabupaten Pelalawan.  Tanah Pulau Mendul sangat mudah abrasi. 

"Sehingga hadirnya PT.TUM akan merusak hutan, kebun-kebun, mempercepat abrasi pantai, merusak perladangan padi, serta tanaman yang sudah ditanam masyarakat.  Maka dari itu,  kami minta agar HGU PT.TUM harus segera dicabut," ucapnya tegas. 

Sebelum masuknya PT.TUM ke Pulau Mendul, menurut  M. Nasir, mantan sekertaris LAM Riau yang  juga tokoh adat Kuala Kampar,  masyarakat setempat hidup aman, tenteram dalam kesehariannya meskipun sebagai petani. 

"Namun, bak halilintar, datangnya PT.TUM ke Pulau Mendul membuat kegaduhan, merusak hutan  yang berada di Pulau Mendul. Oleh sebab itu, demi masyarakat Pulah Mendul, HGU PT TUM harus segera dicabut!" desaknya.

Bahkan masyarakat Kuala Kampar juga telah melakukan kajian ilmiah terhadap keberadaan PTUM atas  dampaknya bagi daerah mereka.

Menuriut Dr Elviriadi SPi MSi sebagai aktivis lingkungan serta tim Kajian Ilmiah GEMMPAR,  telah meninjau lokasi yang digarap oleh PT TUM. Ia  menyampaikan bahwa, lahan yang diolah perusahaan tersebut merupakan rawa gambut. 

"Terjadi pengerukan gambut berupa kanal, dengan kanal (parit besar) terjadi overdrainage (air keluar dalam jumlah besar ke laut). Sehingga mudah terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jika gambut dikeringkan, maka terjadi perubahan biogeofisik gambut. Perusakan gambut menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati hutan tersisa dan hilangnya plasma genetik," paparnya di hadapan pejabat BPN Riau 

Karena itu GEMMPAR menilai harus ada tindakan hukum atas kerusakan dan risiko kerusakan yang ditimbulkan atas keberadaan perusahaan itu.

Dari aspek yuridis disebutkan bahwa HGU PT TUM cacat hukum.  PT TUM telah melanggar poin-poin yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang HGU PT TUM. Terdapat poin-poin kekeliruan, yang tidak relevan  dalam SK penerbitan HGU PT.TUM. Sehingga, sudah cukup jelas dan memenuhi syarat HGU PT.TUM dicabut," ungkap Andi Lawyer sebagai Tim Advokasi, pengacara yang juga berasal dari Kuala Kampar. Ia sejak lama fokus pada kajian yuridis PT TUM, 

Terlihat sejumlah tokoh  GEMMPAR lainnya seperti, M Nasir Penyalai, Said Abu Supian, Wan Andi Gunawan, M. Supiono, Wawan Gunawan dan Hendra Zulfikar serta beberapa aktivis lingkungan. 

Menanggapi pengaduan warga Kuala Kampar tersebut Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, M. Syahrir yang didampingi  beberapa staf mengatakan pihaknya berjanji akan memproses pencabutan HGU PT TUM.

Warga Sita Kunci Alat Berat

Sebelumnya, Selasa (27/7/2022) lalu  massa dari GEMMPAR dan ratusan pengunjuk rasa dari Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) secara serentak menggelar aksi unjuk rasa mendesak BPN Provinsi Riau agar segera mengevaluasi serta mencabut HGU PT Triseya Usaha Mandiri (TUM) karena wilayah pengoperasiannya pada lahan gambut.

Aksi unjuk rasa itu dilakukan serentak di dua titik  yakni Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Kuala Kampar (GEMMPAR) berdemo di depan kantor BPN Provinsi Riau Jalan Pepaya Kota Pekanbaru.

Sementara Aliansi Petani Kuala Kampar (APKK) melakukan unjuk rasa di areal operasi PT TUM di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar. Masa  APKK berhasil menyita kunci alat berat milik PT. TUM di Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Koordinator Lapangan Radi Sufirman dalam oransinya menyampaikan ada beberapa poin tuntutan GEMMPAR yang ditujukan kepada BPN Provinsi Riau yang intinya minta BPN Riau mencabut HGU PT TUM. (Oce)