KLIKMX.COM, PEKANBARU - Marjani menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eks atau mantan ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid itu, tak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi turut serta bersama Abdul Wahid, Kadis PUPR-PKPP Provinsi Riau nonaktif M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Adapun gugatan itu, berupa perdata. Yang mana, gugatan tersebut terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Lembaga Antirasuah kepada Marjani, dengan nilai kerugian materiil sebesar Rp1 miliar dan immateriil sebesar Rp10 miliar.

Ketua Tim Advokasi Marjani, Ahmad Yusuf menyatakan, gugatan tersebut merupakan langkah hukum untuk menguji keabsahan tindakan yang dinilai merugikan kliennya, khususnya terkait penetapan status tersangka.

"Gugatan ini murni untuk menguji secara perdata apakah terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi klien kami. Kami tetap menghormati proses hukum pidana yang sedang berjalan," sebut Ahmad Yusuf, Jumat (10/4/2026).

Dalam gugatan itu, KPK ditetapkan sebagai tergugat I bersama enam penyidik. Selain itu, turut digugat pihak lain berinisial DMN, MAS dan FY, serta satu pihak sebagai turut tergugat berinisial IF.

Ahmad menilai penetapan status tersangka terhadap Marjani tidak didukung bukti yang cukup dan tidak memiliki hubungan kausal yang jelas dengan dugaan tindak pidana. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kehidupan kliennya, termasuk kehilangan pekerjaan sebagai ajudan atau pengawal pribadi Gubernur Riau sejak Februari 2026.

"Klien kami kehilangan penghasilan tetap, menanggung berbagai biaya selama proses hukum, serta kehilangan peluang ekonomi. Total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp1 miliar," terangnya.

Selain itu, pihaknya juga mengklaim kerugian immateriil sebesar Rp10 miliar akibat rusaknya nama baik, tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, hingga terganggunya kehidupan rumah tangga.

"Kerugian ini bersifat serius dan berdampak luas, tidak hanya bagi klien kami, tetapi juga keluarganya," jelas Ahmad.

Ahmad Yusuf menambahkan, bahwa gugatan PMH yang diajukan tersebut, tidak dimaksudkan untuk menghambat proses penyidikan, melainkan sebagai upaya hukum untuk memperoleh kepastian dan keadilan.

"Kami mengajak publik dan media tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menyampaikan informasi secara berimbang," pungkasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, KPK menetapkan Marjani sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan pemerasan terkait pengaturan anggaran proyek di Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. 

Sebelumnya, tiga orang telah menyandang status yang sama dan saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Mereka adalah Abdul Wahid, M Arief Setiawan dan Dani M Nursalam.

Menurut KPK, Marjani diduga terlibat bersama pihak lain, termasuk Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, dalam praktik pemerasan terhadap pejabat teknis.

Marjani disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski telah berstatus tersangka, Marjani hingga kini belum ditahan.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di persidangan untuk terdakwa Abdul Wahid, nama Marjani turut disebut memiliki peran dalam rangkaian dugaan pemerasan tersebut. 

Perkara ini bermula dari pertemuan tertutup di Rumah Dinas Gubernur Riau pada 7 April 2025. Dalam pertemuan itu, seluruh peserta diminta mengumpulkan telepon seluler sebelum rapat dimulai.

JPU mengungkap, dari pertemuan tersebut muncul dugaan pengumpulan uang dari para Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I hingga VI. 

Dalam dakwaan, Abdul Wahid bersama Muh Arief Setiawan, Dani M Nursalam, serta ajudannya Marjani diduga memaksa para pejabat memberikan setoran uang dengan total mencapai Rp3,55 miliar.

"Pemberian uang dilakukan karena adanya paksaan serta ancaman akan dicopot dari jabatan apabila tidak memenuhi permintaan," ungkap jaksa di persidangan.

Uang tersebut disebut dikumpulkan secara bertahap dan berkaitan dengan persetujuan anggaran serta penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). ***