KLIKMX.COM, PEKANBARU - Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, mengecam keras sikap Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Riau yang dikabarkan menghapus mata anggaran kerja sama publikasi media. Baik itu media cetak, televisi, radio maupun online, dengan alasan efisiensi itu dinilainya adalah sesat.

Hal itu disampaikan Komisioner KI Provinsi Riau, Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi, H Zufra Irwan SE MM Cmed SpAp melalui keterangan tertulisnya, Selasa (28/10/2025).

Zufra Irwan menegaskan, hal ini disampaikan menyikapi adanya laporan sejak beberapa waktu belakangan sejumlah perusahaan media online maupun cetak, termasuk sejumlah wartawan yang bertugas di kabupaten kota mulai berkeluh kesah. ''Keluhan tersebut selain disampaikan ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau juga disampaikan ke KI Riau,'' katanya.

Zufra Irwan yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Riau itu, mengaku benar-benar tersentak dan ingin menantang pemerintah kabupaten/kota untuk benar-benar membuka seluas-luasnya seluruh mata anggaran APBD kabupaten/kota di Riau itu. "Kalau alasan efisiensi, lalu kerja sama media dihapus. Artinya itu sesat pemahaman dalam menyusun APBD," tegas Zufra.

Menurutnya, kalau memang terjadi penghapusan mata anggaran kerja sama media yang sudah bertahun-tahun ada, sama dengan kepala daerahnya mengajak masyarakat kembali masuk kepada era kegelapan masa lalu, serba tetutup dan serba rahasia.

''Hari ini, APBD wajib dibuka seluas-luasnya kepada publik. Salah satu saluran resminya ya media, baik cetak maupun oline, televisi maupun radio," tegas Zufra lagi.

Kenapa dinilai sesat pemahaman dan ingin kembali kepada kegelapan dan tidak ingin diawasi oleh publik, kata Zufra, menghapus kerja sama media bisa saja salah satu trik agar berbagai mata anggaran yang ada di APBD tidak terpublikasi. Fatalnya, masyarakat tidak mendapatkan informasi dan tidak ada publik yang mengawasi.

"Lah, gimana tidak sesat pemahaman namanya dan ingin kembali ke era ketertutupan, anggaran publikasi seminim mungkin. Lalu, anggaran makan minum pejabat di bagian umum misalnya atau anggaran pimpinan makin bengkak, kebutuhan rumah tangga pejabat, nauzubillah, anggaran yang lain dihazab, manusiawi kah pimpinan yang begitu," ungkap Zufra.

Zufra Irwan juga mendapat keluhan dari sejumlah perusahaan media dan wartawan di Riau, bahwa ada kecendrungan Dinas Kominfo kabupaten/kota termasuk Kominfo Provinsi Riau lebih mengutamakan media sosial dari pada media oline atau cetak yang selama ini kerja sama publikasi, sehingga anggaran kerja samanya semakin "sama-samar".

"Kalau ini memang terjadi sudah semakin sesat dan ngawur implementasi efisiensi yang diharapkan. Efisiensi itu nafasnya bukan menghapus. Apakah dengan cara publikasi menggunakan media sosial interen sasaran bisa tercapai, saya yakin tidak. Karena masyarakat udah duluan tidak akan percaya, pasti yang baik-baik aja yang diekspos dan gak akan dibaca masyarakat," ujar Zufra.

Kalau ini terjadi di Kominfo Provinsi Riau, malah bisa lebih parah. Karena, lanjut Zufra, bisa dianggap mengangkangi Pergub yang dibuat sendiri.

''Publikasi melalui medsos interen apa lagi pakai biaya yang besar, payung hukumnyakan harus jelas. Sementara Pemprov Riau punya Pergub yang tegas dalam melakukan kerja sama publikasi di media. Mudah-mudahan tidak demikian, jangan sampai kerja sama media dipersulit, lalu dengan mudah menyalurkan anggaran dengan cara disiasati," tutur Zufra. 

Ia ingin menegaskan kerja sama publikasi media itu penting. Kalau ada bupati atau wali kota yang sengaja menghapus, ayo mari bersatu digugat aja. 

''Ayo debat publik buka anggaran mereka," pungkas Zufra. ***