KLIKMX.COM, PEKANBARU - Upaya penyelesaian relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali dibahas dalam pertemuan yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama masyarakat di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Senin (13/4/2026).

Pertemuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan TNTN secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Haryanto, Kapolda Riau, Pangdam, hingga Bupati Pelalawan.

“Untuk usulan-usulan yang mereka sampaikan dalam forum dialog tadi, kami terima dan akan diskusikan,” ujar SF Haryanto.

Sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif, Pemprov Riau, kata SF Haryanto, sebelumnya telah mengambil langkah awal dengan mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat.

Ia memaparkan, saat ini sebanyak 3.916 kepala keluarga (KK) diketahui menempati sekitar 10.600 hektare lahan di TNTN. Sementara itu, baru 633 hektare yang telah direlokasi, mencakup 227 KK.

Untuk memenuhi kebutuhan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti, pihaknya, lanjut SF Haryanto, juga telah menyurati pemerintah pusat.

“Pelaksanaannya membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemprov Riau siap mengawal proses tersebut hingga tuntas,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk mempercepat penyelesaian persoalan di kawasan TNTN, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan.

Selain itu, ia juga mengapresiasi warga yang telah menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan sertifikat sebagai bagian dari proses relokasi.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

SF Haryanto juga memastikan bahwa selama proses relokasi belum sepenuhnya berjalan, masyarakat tidak akan diganggu dan tetap dapat beraktivitas, termasuk melakukan panen.

“Kami memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa adanya gangguan,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan dukungannya. Ia menilai komunikasi yang terbangun telah membuka jalan menuju kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat.

“Masyarakat menuntut kepastian tentang relokasi. Pada prinsipnya, dari pihak pemerintah sudah ada kesiapan dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu, semua sudah meredakan diri,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wendri selaku perwakilan masyarakat TNTN mengapresiasi keterbukaan pemerintah dan berharap proses penyelesaian konflik dapat terus dikawal secara adil dan transparan, termasuk melalui komunikasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Kami ingin bisa berbicara langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan daring. Kami juga mengusulkan adanya surat kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik, sehingga dapat mendorong solusi yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.(***)