KLIKMX.COM, PEKANBARU - Pasca insiden aksi unjuk rasa warga yang berujung anarkis di wilayah Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kapolda Riau memutuskan mencopot jabatan Kapolsek AKP Robiansyah dan Kanit Reskrim Aipda Rahmat Ilyas dari jabatannya, Ahad (12/4/2026).

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi dan tanggung jawab institusi atas dinamika kamtibmas yang berkembang di tengah masyarakat.

“Langkah ini diambil karena jajaran di tingkat Polsek dinilai tak mampu menjaga kondusifitas wilayah secara optimal, sehingga situasi sempat berkembang menjadi aksi yang tidak terkendali,” tegas Kapolda Riau Irjen Dr Herry Heryawan SIK MH MHum.

Artinya, jelas Herimen sapaan akrabnya langkah tegas ini merupakan bentuk evaluasi dan tanggung jawab pihaknya terhadap situasi yang terjadi.

“Kami melihat ada hal-hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam menjaga situasi kamtibmas di Panipahan. Karena itu, kami mengambil langkah tegas,” ujar Irjen Herry.

Kapolda Riau mengungkapkan, kondisi terkini di Panipahan telah berangsur pulih dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penguatan langkah-langkah preventif dan pengawasan di lapangan guna menjaga stabilitas keamanan.

Ia juga mengimbau masyarakat Panipahan agar tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh keadaan.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Panipahan untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Percayakan seluruh proses kepada aparat penegak hukum,” pesan alumni Akpol 1996 itu.

Agar peristiwa serupa tidak terulang, Kapolda meminta agar keresahan masyarakat terkait peredaran narkoba yang dikeluhkan warga segera diproses melalui mekanisme hukum yang benar.

“Kami memahami keresahan masyarakat terkait narkoba. Itu menjadi perhatian kami dan akan kami tindak secara tegas. Namun, caranya harus sesuai aturan, bukan dengan tindakan anarkis,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya, serta aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang melanggar hukum.

“Mari kita jaga Panipahan tetap aman dan damai. Ini tanggung jawab kita bersama. Negara hadir, aparat hadir, dan masyarakat juga harus menjadi bagian dari menjaga kamtibmas,” ajak Kapolda.

Selain itu, Kapolda menegaskan agar setiap pimpinan di wilayah mampu mengemban tanggung jawab penuh terhadap stabilitas keamanan di daerahnya, termasuk dalam merespons dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

“Seorang pimpinan harus hadir, peka, dan mampu membaca situasi. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, maka harus ada langkah korektif,” katanya.

Menurutnya, sejak awal kejadian, Kapolres Rokan Hilir bersama Wakil Bupati, lanjut Kapolda, telah turun langsung ke lokasi untuk meredam situasi dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat berdialog.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan respons cepat jajaran dalam menyikapi peristiwa tersebut. Langkah itu dilakukan untuk menenangkan masyarakat sekaligus mencegah eskalasi lanjutan.

“Kami bergerak cepat sejak awal. Kapolres bersama Wakil Bupati sudah turun langsung ke lapangan, mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk berdialog dan meredam situasi. Ini bagian dari pendekatan yang kami lakukan agar kondisi segera kondusif,” jelasnya.

Kapolda juga menegaskan, penanganan tidak berhenti di situ. Pada hari ini, jajaran Polda Riau bersama pemerintah daerah kembali bergerak ke lokasi untuk memastikan stabilitas benar-benar terjaga.

“Wakapolda Riau, Irwasda, Kabid Propam, bersama Bupati, hari ini juga menuju Panipahan untuk memastikan seluruh langkah penanganan berjalan optimal, melakukan pengawasan langsung di lapangan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.

Kapolda menjelaskan, kehadiran pimpinan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan pengendalian situasi, evaluasi menyeluruh, serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa situasi tetap terkendali, tidak ada eskalasi lanjutan, serta seluruh permasalahan ditangani secara komprehensif, baik dari sisi keamanan, penegakan hukum, maupun pendekatan sosial,” pungkasnya. ***