KLIKMX.COM, PEKANBARU  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini tengah meminta dukungan kepada pemerintah pusat untuk percepatan investasi di Bumi Lancang.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), Ir H SF Haryanto MT, saat membuka rangkaian sosialisasi kepatuhan investasi terpadu bagi PMA/PMDN melalui pengawasan berbasis risiko di Pekanbaru, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Direktur Wilayah I Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Republik Indonesia.

Untuk memastikan target investasi Provinsi Riau tahun 2026 sebesar Rp72,5 triliun dapat terealisasi, SF Heriyanto mengungkapkan, dibutuhkan penguatan investasi daerah serta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor.

Menurut SF Haryanto, target tersebut juga sejalan dengan upaya penguatan ekonomi daerah serta memastikan investasi benar-benar terealisasi, tertib, dan memberikan dampak bagi pembangunan daerah.

“Untuk mencapai target tahunan tersebut, dibutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui penguatan kebijakan investasi, fasilitasi penyelesaian hambatan usaha, serta sinkronisasi pusat dan daerah yang menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan realisasi investasi di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, saat ini arah transformasi ekonomi Riau mulai bergerak semakin kuat ke sektor nonmigas pada perkembangan ekonomi Triwulan I Tahun 2026.

Saat ini, jelas SF, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen, sementara ekonomi tanpa migas tumbuh lebih tinggi, yakni 5,86 persen.

Pertumbuhan tersebut, lanjutnya, menunjukkan sektor industri pengolahan, perkebunan, perdagangan, dan jasa mulai memberikan kontribusi semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya terfokus pada kawasan investasi yang sudah tumbuh, tetapi juga mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial lainnya di Provinsi Riau agar pertumbuhan ekonomi semakin merata,” harapnya.

Artinya, kata SF, investasi tersebut harus mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sebab, keberhasilan investasi bukan hanya diukur dari besarnya PMA dan PMDN yang masuk.

SF Haryanto menjelaskan, jika investasi tumbuh dan tertib, dampaknya akan langsung terasa terhadap penguatan PAD daerah, penurunan gini rasio, serta mampu memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

“Target peningkatan PAD Provinsi Riau membutuhkan dukungan aktivitas ekonomi yang sehat, usaha yang legal, dan kepatuhan pelaku usaha yang berjalan baik,” pungkas SF Haryanto. ***