KLIKMX.COM, PASIRPANGARAIN - Ketua Komisi I DPRD Rokan Hulu (Rohul), Alex Febrima MSi mengatakan bahwa nasib ratusan pegawai honorer kategori R4 dan R5 Non-Database di daerah saat ini bergantung pada keputusan Bupati Rohul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Hal itu disampaikan Alex usai menerima audiensi perwakilan honorer di ruang DPRD Rohul, Pasir Pangaraian. Dalam pertemuan tersebut, para honorer mengeluhkan ketidakpastian status mereka yang hingga kini belum menemukan kepastian.

"Kita akan pertimbangkan, yang bisa memberi keputusan saat ini adalah Bupati dan TAPD, mengingat mereka yang mengetahui ada atau tidaknya ruang fiskal maupun anggaran untuk mengakomodir honorer R4, namun apapun keputusan pak Bupati nantinya, itulah hasil terbaik untuk kondisi saat ini," ujar Alex, Selasa (12/8/25).

Alex mengingatkan bahwa di sejumlah daerah lain sudah ada pemutusan kontrak bagi honorer. Namun, ia berharap hal serupa tidak terjadi di Rohul.

Ia juga meminta agar para honorer aktif melaporkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Rohul jika menemukan calon PPPK yang tidak memenuhi syarat masa kerja minimal dua tahun namun tetap lolos seleksi.

"Bahkan jika sudah menerima NIP pun, laporkan. Kami akan tindaklanjuti agar besoknya dinonaktifkan," tegasnya.

Berdasarkan data, terdapat 912 pegawai honorer kategori R4 dan R5 Non-Database di Kabupaten Rokan Hulu yang kini menunggu kepastian status mereka.

Salah seorang guru Pendidikan Agama Islam, Aria Siska SPdI, yang telah mengajar sejak 2015 silam di Kecamatan Rokan IV Koto usai audiensi kemarin berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan  nasib honorer R4 dan R5.

"Kami meminta agar nasib R4 ini diperjuangkan. Jika tidak bisa diangkat sebagai pegawai penuh waktu, setidaknya kami bisa menjadi pegawai paruh waktu," pungkasnya. ***