KLIKMX.COM, JAKARTA - Langkah tegas Polda Riau, di bawah pimpinan Irjen Dr Herry Herjawan SIK MH MHum dalam menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari perambahan liar dan penguasaan lahan ilegal mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR RI.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang juga Kapoksi Komisi III, Muhammad Rahul, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja Kapolda Riau Irjen Herry Herjawan dalam menjaga kawasan konservasi penting tersebut. 

Menurutnya, upaya Polda Riau melalui Satgas Penanganan Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menertibkan 81.793 hektare lahan sejak 10 Juni 2025 adalah langkah berani yang patut didukung.

Rahul menjelaskan, penertiban yang dilakukan menyasar wilayah yang selama bertahun-tahun diduduki tanpa izin, termasuk di Dusun Toro Jaya dan Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan. ''Kami mengapresiasi ketegasan Kapolda Riau dalam menjaga wibawa hukum dan kelestarian lingkungan," ujar Rahul, Ahad (22/6/2025).

Namun, Rahul juga mengingatkan agar proses penertiban tetap dijalankan secara transparan, manusiawi, dan berkeadilan sosial. Ia berpendapat pernyataan Kapolda Riau saat audiensi publik dengan warga yang dinilainya sebagai simbol penegakan hukum yang berempati.

"Saya wakili gajah, boleh saya minta keadilan buat mereka?".

Menurut Rahul, pernyataan tersebut bukan sekadar ungkapan retoris, melainkan ajakan moral agar negara hadir membela hak-hak makhluk hidup yang tidak bersuara. Dimana, untuk diketahui TNTN merupakan habitat gajah Sumatera yang kini semakin terancam akibat ekspansi kebun sawit ilegal dan perambahan hutan.

Selain penegakan hukum, Kapolda Riau juga menggagas pendekatan budaya untuk menguatkan kesadaran lingkungan melalui Festival Budaya Melayu di Rumah Singgah Tuan Kadi. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan puisi, pantun, serta seni tradisional yang mengangkat pentingnya pelestarian hutan.

"Penyelamatan lingkungan tidak cukup dengan kekuasaan saja. Ia harus disuarakan melalui budaya, nurani, dan edukasi," tegas Rahul.

Lebih lanjut, Rahul menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Ia menyinggung adanya lahan sawit seluas 574 hektare yang disebut-sebut dikuasai oleh oknum tertentu, yang menurutnya juga harus menjadi prioritas penertiban.

"Kita ingin hukum ditegakkan secara tuntas. Tidak boleh ada toleransi terhadap mafia tanah dan penguasa lahan ilegal di kawasan konservasi," ujarnya.

Rahul juga meminta pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan mekanisme relokasi yang adil dan berkeadaban bagi warga yang terdampak. 

Menurutnya, warga yang selama ini menghuni kawasan TNTN secara ilegal harus diberikan solusi hidup yang layak, bukan sekadar diusir tanpa kejelasan. ''Kami akan mengawal proses ini agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan justru menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan secara nasional," tambahnya.

Rahul memastikan Fraksi Gerindra di Komisi III DPR RI akan terus mengawasi jalannya penegakan hukum di TNTN agar tetap berpijak pada konstitusi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

"Penyelamatan Tesso Nilo bukan hanya soal hutan dan gajah. Ini soal bagaimana negara hadir dengan wibawa dan perikemanusiaan. Kami di Fraksi Gerindra siap mendukung langkah ini, dari lapangan hingga parlemen," pungkasnya. ***