KLIKMX.COM, JAKARTA - Partai Demokrat secara resmi hingga kini belum menentukan siapa kawan koalisi untuk bertarung di pemilihan presiden dan wakil presiden, Februari 2024. Meskipun santer disebut-sebut bakal berkoalisi dengan PKS dan Nasdem, namun Demokrat masih memerlukan berbagai kajian untuk memutuskan dengan siapa saja mereka akan beriringan untuk mengusung pasangan calon.

Demokrat juga belum menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden. Rencananya, Demokrat akan menerima masukan-masukan dari para kader di seluruh Indonesia lewat rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang dilaksanakan Kamis-Jumat 15-16 September 2022. Rapimnas itu dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) dan dihadiri 3.000 kader dari seluruh Indonesia.

“Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono beserta jajaran petinggi partai lainnya di Pusat akan mendengarkan masukan-masukan dan mendalami aspirasi yang akan disampaikan tiga ribuan lebih para pimpinan Partai Demokrat dari seluruh Indonesia,” kata Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Kamis (15/9/2022).

Dia menyebutkan sebelumnya Demokrat dari seluruh Indonesia telah bertemu dan menyerap aspirasi langsung rakyat dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kotamadya, dan 83 ribu desa dan kelurahan.  “Masukan-masukan ini tentunya sangat berharga dan diperlukan oleh Partai Demokrat dalam menentukan langkah ke depannya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Jawa Pos.

Dalam rapimnas itu, kata Herzaky, terkait dengan nama capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 tergantung dari masukan-masukan dan rekomendasi dari para pimpinan Partai Demokrat peserta rapimnas.

“Suara dan harapan konstituen Partai Demokrat dari seluruh pelosok Indonesia tentunya bakal menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat,” ucap Herzaky.

Herzaky juga menjelaskan, Demokrat dalam menjalin koalisi dan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden, namun tetap harus mempertimbangkannya secara mendalam dan komprehensif.

“Berbicara mengenai Pilpres 2024, berarti berbicara mengenai nasib bangsa dan negara ini minimal lima tahun ke depan. Berbicara mengenai nasib 270 jutaan rakyat Indonesia,” ungkap Herzaky.

Menurutnya, Demokrat saat ini baru memiliki 9,36 persen kursi parlemen. Hal ini membuat Demokrat harus berkoalisi dengan parpol-parpol parlemen lainnya lantaran syarat 20 persen ambang batas pencalonan Presiden.

“Apakah dalam rapimnas ini akan ada keinginan untuk berkoalisi dengan parpol mana saja, termasuk dengan Nasdem dan PKS yang selama ini sering disebut-sebut, sangat mungkin untuk dibahas dan direkomendasikan seperti apa jalan yang akan ditempuh oleh Partai Demokrat,” pungkas Herzaky.(jpg)