KLIKMX.COM, PEKANBARU - Dinas PUPR Pekanbaru tidak dapat menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja senilai Rp108,9 miliar. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Riau. 

Diketahui, angka Rp108,9 miliar tersebut dari total 563 paket pekerjaan. Terdiri dari Rp44,6 miliar yang sudah dibayarkan dan utang belanja yang belum dibayarkan Rp64,3 miliar. 

BPK sempat berkirim surat ke PUPR, minta bukti pertanggungjawaban belanja barang dan jasa beserta dokumen pendukung. Namun, PUPR hanya mampu menyediakan bukti pertanggungjawaban atas 40 paket pekerjaan senilai Rp11,4 miliar. 

PUPR beralasan, sebanyak 1.529 dokumen pertanggungjawaban senilai Rp212,3 miliar ikut terbakar dalam insiden terbakarnya Gedung B9 Lipat Kajang Kompleks Perkantoran Tenayan Raya yang ditempati dinasnya. Sehingga PUPR tak dapat menyampaikan keseluruhan dokumen ke BPK. 

BPK kemudian melakukan pemeriksaan alternatif untuk menguji belanja yang telah direalisasikan. Juga merekomendasikan inspektorat agar melakukan reviu atas dokumen bukti pertanggungjawaban di Dinas PUPR Pekanbaru. 

Diketahui, gedung yang ditempati sejumlah OPD, termasuk dinas PUPR terbakar pada 20 September 2024 lalu. Penyebabnya eror AC sentral di aula PUPR. 

Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru Iwan Simatupang SSos MSi yang dikonfirmasi menyampaikan pihaknya sudah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI dan akan menindaklanjutinya. "Sudah diterima, kita pelajari untuk ditindaklanjuti," ungkapnya. 

Inspektorat Kota Pekanbaru akan mereviu kembali kegiatan belanja di dinas PUPR, termasuk kegiatan yang sudah dikerjakan pihak ketiga. 

Sesuai batas waktu yang diberikan BPK, hasil laporan pertanggungjawaban belanja dinas PUPR diselesaikan dalam kurun waktu lebih kurang 60 hari sejak laporan diterbitkan

"Setelah melakukan reviu, kita akan melihat perkembangannya sampai waktu 60 hari. Kemudian tunggu arahan berikutnya," tutupnya. ***