KLIKMX.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, menerima sejumlah laporan dari warga di daerah pemilihannya (Dapil) Rumbai terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

Keluhan tersebut disampaikan para wali murid yang anaknya menjadi penerima manfaat program MBG. Mereka menilai kualitas makanan yang diberikan belum memenuhi harapan, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi anak. 

Menurut Zulkardi, para orang tua menginginkan program tersebut benar-benar mampu memberikan asupan nutrisi yang layak dan seimbang bagi siswa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kualitas makanan yang disajikan masih jauh dari standar yang diharapkan. 

“Saya mendapat banyak pesan WhatsApp dari masyarakat, termasuk dari salah satu sekolah dasar di wilayah Rumbai. Mereka berharap anak-anak mendapat asupan gizi yang baik, tapi yang terjadi justru belum mencukupi kebutuhan nutrisi,” ujarnya.

Ia menyebut persoalan MBG saat ini cukup kompleks. Berdasarkan data yang diterimanya, kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) antara pihak sekolah dan rekanan penyedia makanan memang sudah ada. Namun, di beberapa kasus, dapur sebagai fasilitas utama penyediaan makanan belum tersedia secara memadai. 

Zulkardi menilai persoalan ini bukan semata-mata soal teknis, melainkan juga menyangkut komitmen pihak-pihak yang menjalankan program tersebut.

“Kalau niatnya hanya mencari keuntungan, tentu program MBG ini bisa hancur. Tapi kalau benar-benar ingin mendukung program Presiden Prabowo, maka makanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan wali murid dan kebutuhan gizi anak,” tegasnya. 

Ia pun meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan MBG diperketat. Menurutnya, tim pengawas harus rutin turun ke lapangan untuk memastikan kualitas dan kelayakan makanan yang diberikan kepada siswa, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMK.

Zulkardi juga mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru bersama tim pengawas BGN diminta untuk rutin turun langsung ke sekolah-sekolah memeriksa kualitas makanan yang disediakan dapur MBG. Hal ini penting mengingat polemik MBG tengah menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

“Pemerintah kota harus melihat langsung apa yang diberikan oleh dapur rekanan kepada para siswa. Karena kalau tidak diawasi dengan baik, MBG bisa menjadi persoalan di tengah masyarakat Kota Pekanbaru,” pungkasnya. ***