KLIKMX.COM, SOLO - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti pentingnya regulasi Publisher's Right yang kini resmi berlaku lewat Peraturan Presiden. Menurutnya, aturan itu menjadi instrumen keadilan agar karya jurnalistik mendapat penghargaan ekonomi yang layak di tengah dominasi platform digital global.

"Platform digital yang menayangkan berita harus menghargai jerih payah wartawan. Ini adalah bentuk perlindungan sekaligus penghormatan pada profesi pers," tegasnya, seperti dirilis PWI Riau yang diterima Klikmx.com, Sabtu.

Meutya mengapresiasi langkah Google yang sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah media nasional, dan berharap platform digital lain segera mengikuti.

Menteri Meutya mengatakan hal itu saat pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025 - 2030  di Monumen Pers Nasional, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).

Acara pengukuhan ini dihadiri  Wamen Nezar Patria, Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, para ketua PWI provinsi se-Indonesia, serta jajaran Forkopimda Kota Surakarta.

Meutya Hafid menegaskan peran strategis PWI dalam menjaga marwah pers nasional. Ia menyebut PWI bukan hanya organisasi profesi, melainkan wadah yang melindungi sekaligus memberdayakan wartawan di seluruh Indonesia.

"PWI harus menjadi rumah yang aman sekaligus produktif, tempat lahirnya karya jurnalistik yang independen, berkualitas, dan dipercaya publik," ujarnya.

Dengan hadirnya kepengurusan baru, Meutya berharap semangat PWI bisa mengalir hingga ke daerah. 

"Pemerintah pusat maupun daerah wajib mendukung pers sebagai mitra strategis pembangunan," tandas mantan anchor MetroTV tersebut.

Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu juga menceritakan bagaimana Ia didatangi para senior wartawan untuk mendiskusikan bagaimana menyatukan PWI.

“Waktu itu saya baru dilantik menteri kedatangan senior-senior pers, karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” ungkap Meutya.

“Lalu kemudian dari diskusi itu kita simpulkan bahwa dengan menghormati independensi pers Indonesia, maka pemerintah akan menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini,” tambahnya.

Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi.

Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci keberlangsungan organisasi. Ia mengingatkan, sebelum kongres persatuan digelar, kondisi PWI sempat berada di titik nadir.

"Tanpa persatuan, organisasi akan lumpuh. Itu terbukti saat PWI benar-benar tidak berjalan," kata Cak Munir sapaan akrabnya. 

Pengukuhan Kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 diawali pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang. ***