KLIKMX.COM, PEKANBARU - Upaya pemulihan sosial dan lingkungan dengan cara remediasi Forest Stewardship Council (FSC), terus bergerak maju di Provinsi Riau. Program yang digagas oleh Petala Unggul Gesang (PUG) ini resmi melibatkan berbagai pihak. 

Mulai dari masyarakat desa, akademisi, hingga pemerintah kabupaten. Tujuannya semata-mata demi memulihkan hutan dan hak masyarakat Riau.

Gerakan ini semata-mata 

Direktur PUG Nazir Foead menerangkan, bahwa sejak Januari 2025, pihaknya bersama tim telah melakukan workshop dan pengenalan konsep remediasi di berbagai wilayah di Bumi Lancang Kuning.

"Januari 2025, dibantu kawan-kawan kami melakukan pengenalan apa itu remediasi melalui workshop di Kabupaten Kuansing, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Siak," terang lulusan Fakultas Kehutanan UGM kepada Klikmx.com, Selasa (2/12/2025).

Menurut Nazir, program tersebut mendapatkan sambutan baik dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. "Menteri Kehutanan menyambut baik kegiatan remediasi ini. Para bupati juga memberikan sikap positif dan mendukung prosesnya," ungkapnya.

Nazir menambahkan, bahwa pada agenda presentasi yang digelar pada Rabu (3/12/2025), perwakilan desa akan tampil memaparkan hasil identifikasi masalah dan harapan masyarakat.

"Besok akan dipresentasikan oleh perwakilan desa. Ada bupati dan profesor juga, dan kita berharap respons perusahaan juga positif dan mau mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya menambahkan.

Sementara itu, Soeryo Adiwibowo selaku pakar kebijakan lingkungan sekaligus akademisi yang menjadi Senior Advisor di Kementerian Kehutanan menjelaskan, bahwa remediasi FSC merupakan kerangka penting dalam pemulihan ekosistem yang terdampak aktivitas pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam.

"Implementasi remediasi FSC adalah kerangka pemulihan sosial dan lingkungan yang dirancang untuk memperbaiki dampak akibat aktivitas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam," jelasnya.

Soeryo menekankan, bahwa pendekatan tersebut tidak hanya tentang menghijaukan kembali hutan, tetapi juga penyelesaian konflik dan perlindungan masyarakat.

"Pendekatan ini menekankan pemulihan ekosistem, penyelesaian konflik tenurial, penguatan perlindungan masyarakat, serta keberlanjutan habitat satwa yang semakin tertekan akibat degradasi lingkungan," terang Soeryo.

Perjalanan program remediasi FSC juga menghadapi tantangan besar, terutama pada wilayah masyarakat adat. Hal ini diungkapkan oleh Mahir Takaka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

"Tingkat pemahaman masyarakat dan tantangannya khususnya di masyarakat adat masih beragam. Sepuluh desa yang tersebar di kabupaten Riau ini adalah kekayaan besar Riau," kata Mahir.

Mahir turut memaparkan kondisi memprihatinkan mengenai perubahan bentang alam. "Di balik itu, ada fakta yang sangat memprihatinkan. Hutan yang dulu lebat, sekarang berganti menjadi sawit,"  ujarnya.

Selain permasalahan ekologis, konflik sosial juga menjadi hambatan. Terlebih ada dualisme dalam satu desa. ''Pengaruh pemilihan kepala desa menimbulkan dualisme. Belum lagi persoalan investasi yang memicu konflik baru," jelasnya.

Selama sepuluh bulan terakhir, PUG bersama masyarakat telah melakukan identifikasi masalah di 10 desa yang ada di Provinsi Riau sebagai dasar penyusunan rekomendasi remediasi. Mahir menerangkan, bahwa proses dialog dimulai dari kesepahaman konsep remediasi di tingkat desa.

"Proses dialog dimulai dengan membangun kesepahaman remediasi desa. PUG menyiapkan kerangka acuan yang kemudian didiskusikan ulang," terangnya.

Dari hasil identifikasi masalah, fasilitator menentukan prioritas isu yang paling berdampak dan menyusun rekomendasi agar tidak terulang kembali. ''Kami merumuskan usulan agar masalah tidak terulang, kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani pemerintah desa dan fasilitator desa," tuturnya.

Mahir menambahkan, bahwa peningkatan pengetahuan tentang remediasi FSC menjadi langkah penting menuju perubahan. "Kita melihat, memberikan pengetahuan remediasi FSC itu luar biasa. Masyarakat dapat memahami dan mengambil peran," pungkasnya. ***