Kapolda Riau: Perlu Penguatan Sinergitas

Kumpulkan Forkopimda, Gubri Syamsuar Umumkan Riau Status Siaga Karhutla

Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal dan Forkompimda lainnya turut menghadiri kegiatan mengantisipasi kabakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru. (Foto:Klikmx.com/ist).

KLIKMX.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi mengumpulkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) provinsi dan daerah, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (15/2/2023) malam.

Kesempatan itu, Gubri mengumumkan Provinsi Riau berstatus Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pengumuman status ini setelah sebelumnya dua daerah yakni Pekanbaru dan Bengkalis telah mengumumkannya terlebih dahulu.

Forkopimda yang dikumpulkan malam itu yakni Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Brigjen TNI (Purn) H Edy Afrizal Natar Nasution SIP, Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal SIK MH.

Kemudian, Komandan Resor Militer (Danrem) 031/Wirabima Brigjen Parlindungan Hutagalung SIP MM, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Dr Supardi MH, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Setiawan, dan Danlanal Dumai Kolonel laut Stanley Lekahena, dan jajaran terkait lainnya. 

Kepada seluruh Forkopimda itu, Gubri Syamsuar menyebutkan, sebelumnya dirinya telah menerima arahan dari Presiden dan Menkopolhukam.

"Perlu diketahui kami telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Riau," kata Gubri. 

Gubri menyebutkan, status siaga ini akan berlangsung selama 9 bulan, terhitung sejak 13 Februari hingga 30 November mendatang.

"Riau diprediksi masih akan berpotensi karhutla," sebut mantan Bupati Siak dua periode ini.

Dia menyampaikan, penetapan ini dilakukan berdasarkan status siaga Karhutla yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru dan Bengkalis.

"Dengan penetapan Status Siaga Darurat Karhutla di dua daerah itu, maka kita bisa melaksanakan langkah-langkah antisipasi sesuai yang diamanahkan bapak Presiden dan Menko Polhukam," ucap Gubri.

Penetapan ini dilakukan seiring Provinsi Riau memasuki musim kemarau, sehingga diterbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor : Kpts. 191/11/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. 

"Surat ini diterbit berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)," ungkap Gubri. 

Syamsuar menjelaskan, salah satu pertimbangan penetapan siaga ini sesuai hasil analisis prakiraan cuaca/iklim Provinsi Riau yang disampaikan oleh BMKG. 

Pertimbangan lainnya, papar Gubri, bahwa 134 kecamatan di beberapa daerah di Bumi Lancang Kuning beresiko tinggi mengalami bencana kebarakan hutan dan lahan.

Sesuai data miliknya, ratusan daerah rawan Karhutla itu masing-masing empat kecamatan di Pekanbaru, 11 kecamatan di Bengkalis.

Kemudian, sembilan di Kepulauan Meranti, 13 di Kampar, 18 di Rohil, 14 di Kuansing. Masing-masing 12 kecamatan di Siak, Pelalawan dan Inhu. Seterusnya, 19 kecamatan di Inhil, enam di Rohul, empat di Dumai.

"Dari data yang saya terima dari BPBD Riau terdapat jumlah hotspot sejak tanggal 1 Januari - 11 Februari 2023 hotspot ada 15 koordinat titik panas atau hotspot yang tersebar di kabupaten/kota," beber Gubri.

Rinciannya, lanjut Gubri, di antaranya waktu tersebut 15 hotspot yang terdeteksi di kabupaten/kota masing-masing lima di Inhil, empat di Siak, dua di Kampar. Sisanya, satu di Pelalawan, Dumai, Rohil dan Inhu.

"Mengantisipasi karhutla ini Pemprov Riau telah bergerak cepat dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pencegahan Karhutla serta juga membuat rencana dukungan operasi udara," terang Gubri.

Persiapan lainnya, tim di lapangan juga telah menyiapkan 525 sumur bor, 9.672 sekat kanal.

Dilanjutkan, ketersediaan 817 pompa air, lalu 1.499 unit roll selang pemadam. "Semua peralatan yang sudah tersedia akan kita cek kembali dan tentunya koordinasi kita bersama seandainya jika ada kebutuhan yang kurang," ucap Gubri.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal memberikan analisisnya, bahwa faktor manusia dan alam menjadi permasalahan terjadinya Karhutla.

Untuk faktor alam urai Iqbal, dikarenakan api yang membakar lahan gambut sulit dipadamkan, ditambah sedikitnya ketersediaan air serta musim kemarau yang memicu api.

"Sedangkan faktor manusia, karena adanya unsur kesengajaan membuka lahan dengan cara dibakar. Selain itu adanya kebiasaan oknum membuang puntung rokok dan botol plastik serta tindakan menutupi. Ditambah lagi aktifitas illegal loging," urai Iqbal.

Karena itu, ajak Iqbal perlu adanya penguatan sinergitas untuk kepedulian penanganan kebakaran hutan dan lahan di Bumi Lancang Kuning.

"Sinergitas dari kerja sama instansi terkait serta peran aktif dalam penangan karhutla, insyaalah kita bersama dapat mewujudkan Riau bebas asap tahun 2023," ucap Kapolda.

Sebagai informasi, delapan poin arahan Gubernur Riau dalam rapat ini di antaranya, pertama membentuk dan mengaktifkan posko satgas kebakaran hutan dan lahan tingkat kabupaten kota sampai di tingkat desa.

Kedua, melakukan deteksi dini dan pengecekan lapangan (ground check) titik hotspot serta lakukan penanganan secara cepat dan tepat (ouick response). Upayakan pemadaman sedini mungkin agar tak membesar dan meluas.

Ketiga, melakukan patroli rutin, mandiri, terpadu dan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak buka lahan dengan cara membakar.

Keempat, menyiagakan seluruh sumber daya baik personel, SDM maupun sarana prasarana kebakaran hutan dan lahan seperti mesin pompa pemadam, selang, kendaraan operasional, sekat kanal, embung, menara pemantau api dan memastikan sarana prasarana tersebut berfungsi dengan baik, serta menyiapkan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Seterusnya, poin kelima, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait (Forkompimda, TNI, Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat/adat/agama, akademisi, media massa dan relawan masyarakat peduli api atau mpa).

Dilanjutkan, poin ke enam, melaksanakan apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Lalu, ketujuh melakukan upaya pembasahan (rewetting) lahan gambut terutama di wilayah rawan Karhutila. Terakhir, menyiapkan sekat kanal (canal blocking) dan embung air.rls/mx6