KLIKMX.COM, KAMPAR -- DPRD Kabupaten Kampar menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024, Kamis (24/4/2025).

Rapat paripurna dipimpin oleh Sunardi Ds dan dihadiri Wakil Bupati Kampar, Dr Hj Misharti bersama kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.

Dalam paripurna itu Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas terhadap beberapa OPD. Di antaranya terkait UHC.

Ketua Pansus 1, M Panji Gusti Pangestu yang diwakili Wakil Ketua Rizki Ananda kepada wartawan menyampaikan, terkait UHC yang masih banyak masyarakat Kabupaten Kampar belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

“Masih banyak masyarakat miskin kita yang belum mendapatkan pelayanan yang layak. Jadi itu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas kesehatan yang layak kepada masyarakat miskin di Kampar,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, kata Rizki Ananda, Pemkab Kampar diminta agar memperhatikan anak-anak yang putus sekolah karena terkendala biaya.

“Kampar masih banyak anak-anak putus sekolah yang disebebkan biaya, seperti tidak adanya biaya untuk seragam. Jadi kami menyarankan untuk memberikan anggaran beasiswa. Di antaranya beasiswa bagi yang kurang mampu dan beasiswa bagi yang berprestasi,” katanya.

Ia juga memberikan rekomendasi terkait bangunan gedung sekolah yang masih banyak tidak layak. “Memperhatikan untuk membangun sekolah yang layak, seperti yang masih bisa direhab, dilakukan rehab bangunan. Begitupun dengan yang tidak layak sama sekali untuk semestinya dilakukan membangun bangunan yang baru, bangun bangunan yang baru,” jelasnya.

Di bidang sosial, Rizki Ananda menekankan kepada Dinas Sosial agar memperbaharui DTKS. Sebab masih banyak masyarakat yang mesti diberikan bantuan, tetapi tidak mendapatkan bantuan.

“Jadi kami menganjurkan Dinas Sosial agar pembaruan data atau update data DTKS supaya masyarakat di Kampar benar-benar sesuai fakta di lapangan. Di desa kan sudah ada pendamping desa dari Dinsos, jadi pendamping desa harus melihat langsung apakah warga ini layak atau tidakkah terdata di DTKS,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Anggota Pansus 1 Rinaldo Saputra SE MM meminta pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan berbagai rumah sakit yang ada di pinggiran Kabupaten Kampar.

“Seperti Rumah Sakit Madani agar masyarakat Kampar yang berada di pinggir kota tidak jauh lagi ke Bangkinang,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.

“Jika ada bencana kebakaran untuk daerah-daerah pinggiran kota yang jauh agar bekerjasama dengan pemadam kebakaran Pekanbaru. Untuk daerah yang jauh seperti Tapung, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kampar Kiri agar disediakan mobil kendaraan operasional pemadam kebakaran,” tegasnya.

Terkait tenaga pendidik, diminta agar dilakukan pemerataan di seluruh Kabupaten Kampar. “Penempatan guru mesti diatur ulang. Daerah pinggiran masih banyak kurang tenaga pendidik,” pungkasnya. (ADV)