KLIKMX.COM, PEKANBARU - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau menggelar rapat, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, terkait Mitigasi Bencana Hidrometeorologi dan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau, Senin (8/12/2025).

Di samping itu juga tentang kesiapan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Kegiatan itu dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto. 

Kesempatan itu, SF Hariyanto meminta seluruh kepala daerah, Wali Kota dan Bupati di Provinsi Riau memasang rambu-rambu peringatan di wilayah rawan banjir dan longsor sebagai langkah antisipasi guna mencegah jatuhnya korban jiwa, khususnya menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Plt Gubri menegaskan, Riau saat ini telah memasuki puncak musim hujan disertai cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data yang ia terima, SF Haryanto mengungkapkan, terdapat 39 kecamatan dan 170 desa berstatus rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor.

“Presiden menekankan pentingnya kewaspadaan daerah terhadap bencana alam, khususnya banjir dan cuaca ekstrem. Dibutuhkan respons cepat, aksi konkret lintas sektor, serta koordinasi yang kuat agar risiko bisa ditekan,” ujar SF Hariyanto.

Sebagai langkah antisipasi, ia juga meminta seluruh daerah meningkatkan langkah mitigasi tanpa menunggu bencana terjadi. Salah satunya dengan memastikan kesiapan alat berat di masing-masing daerah. 

“Saya juga sudah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memastikan seluruh alat berat dalam kondisi siap pakai guna mendukung penanganan darurat,” unkapnya.

Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), diprediksi terjadi potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah, terutama Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, dan Pelalawan. 

Merespons hal itu, kondisi tersebut lanjut SF Haryanto, dinilai membutuhkan kesiapsiagaan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kepala daerah bersama forkopimda diminta mengaktifkan posko bencana 24 jam, melaksanakan apel kesiapsiagaan, melakukan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, serta penanganan titik-titik rawan drainase,” tegasnya.

Terkait pengelolaan Waduk PLTA Koto Panjang, SF Hariyanto menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan koordinasi yang matang agar pembukaan pintu air tidak dilakukan secara bersamaan, sehingga tidak memperparah potensi banjir di wilayah hilir, khususnya Kabupaten Kampar.

Selain itu, ia juga meminta agar Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat sasaran untuk mendukung penanganan bencana. 

“Seluruh daerah juga diminta melaporkan kondisi kebencanaan secara real-time untuk mempercepat pengambilan keputusan,” katanya.

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, SF Hariyanto menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh pengelola objek wisata dan pemerintah daerah memasang rambu-rambu peringatan yang jelas di titik-titik rawan, termasuk penanda kawasan berbahaya dan jalur evakuasi.

“Keselamatan masyarakat harus diutamakan. Jangan memaksakan aktivitas wisata ke daerah yang berisiko tinggi,” ujarnya.

Untuk mendukung pengamanan Nataru, dia juga meminta Polda Riau dan jajaran TNI memastikan situasi keamanan tetap kondusif, termasuk mengantisipasi potensi kecelakaan lalu lintas dan risiko bencana. Dengan mengoptimalkan keberadaan posko terpadu nataru, sebagai pusat kendali lapangan yang dilengkapi pemantauan kendaraan serta pelayanan kesehatan.

“Jika berdasarkan rekomendasi BMKG kondisi cuaca dinilai berbahaya, maka aktivitas dan perjalanan wisata harus ditunda demi menghindari risiko yang tidak diinginkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Provinsi Riau, M Edy Afrizal, mengungkapkan masih terdapat empat daerah yang belum menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi, yakni Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Bengkalis.

“Jangan sampai setelah bencana terjadi baru menetapkan status siaga. Tetapkan lebih awal agar seluruh perangkat bisa langsung bergerak,” kata Edy.

Menurutnya, wilayah seperti Kampar dan Pelalawan tergolong rawan banjir, terlebih jika pembukaan pintu Waduk PLTA Koto Panjang dilakukan saat curah hujan tinggi. Sementara daerah pesisir seperti Dumai, Indragiri Hilir, dan Bengkalis juga rawan terdampak banjir rob.

Saat ini, delapan daerah telah menetapkan status siaga hidrometeorologi, yakni Kabupaten Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, serta Kota Pekanbaru.

“Dengan status siaga ini, seluruh daerah berada dalam kondisi siap penuh. Kami juga telah menyiapkan peralatan bencana, tenda, perahu, hingga logistik bekerja sama dengan Baznas dan BNPB agar penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkas Edy. ***