KLIKMX.COM, PEKANBARU - Kondisi fiskal Riau sedang tidak baik-baik saja. Provinsi yang sejak dulu disebut sebagai negeri kaya ini sedang kekurangan uang. 

“Kita kaya. Sejak kecil kita tahu Riau negeri kaya, " kalimat itu menjadi pembuka kata Abdullah, Anggota DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. 

Abdullah menjadi salah satu narasumber yang hadir dalam diskusi yang dilaksanakan Grup WhatsApp Suara Riau, Kamis (7/5/2026) siang. 

Diskusi yang kali ketujuh ditaja grup WA beranggotakan hampir 500 orang itu mengambil tema “Kemandirian Fiskal Riau dan Urgensi Percepatan Pendapatan Daerah: Di Mana Letak Persoalannya?” 

Abdullah menyebut memang begitulah Riau selama ini dipahami. Daerah yang kaya minyak, kaya sawit, kaya hasil bumi. Negeri yang sejak lama menjadi salah satu penopang energi nasional, tapi mendapat dana dari pusat hanya sedikit. 
 
"Produksi minyak Riau bahkan masih berada di kisaran 170 ribu barel per hari, angka yang cukup besar menopang kebutuhan energi Sumatera. Namun di balik angka-angka besar itu, selalu ada pertanyaan yang diam-diam ikut hadir dalam setiap diskusi tentang daerah ini. Kalau memang kaya, mengapa Riau terus merasa kekurangan?" sebutnya. 

Kasprul yang mewakili Kepala Bapenda Provinsi Riau menjadi salah satu yang membuka arah pembicaraan. Nada bicaranya tenang, tetapi pesannya jelas. Ia meminta semua pihak ikut membantu perjuangan soal pendapatan daerah.

Menurutnya, persoalan fiskal Riau tidak bisa lagi diperjuangkan sendiri-sendiri.
Ia berharap WA Group Suara Riau dapat menjadi ruang yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, DPRD Provinsi, DPR RI hingga DPD RI agar memiliki satu suara dalam memperjuangkan kepentingan Riau di pusat.

"Riau harus mulai bicara dengan satu suara. Mungkin memang itu yang selama ini terasa hilang. Terlalu banyak kepentingan berjalan sendiri-sendiri, sementara pusat selalu lebih kuat ketika daerah sibuk terpecah," sebutnya. 

Risyana atau yang akrab disapa Bu Yana dari Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan kemudian masuk dengan pendekatan yang lebih teknokratis. Ia mengingatkan bahwa perjuangan daerah tidak boleh hanya dibangun dengan emosi. Harus ada data. Harus ada ukuran yang jelas tentang bagaimana sebenarnya kondisi kemandirian fiskal Riau.

Menurutnya, banyak daerah berteriak soal ketidakadilan fiskal, tetapi lemah dalam penguatan data. Padahal benturan terbesar di pusat justru sering terjadi pada persoalan data dan validitas angka. Ia juga menyinggung bahwa banyak daerah yang sebenarnya masih abai dalam mengurus berbagai insentif daerah yang tersedia.
Namun justru di titik itulah ironi terasa muncul.

Karena soal data, Riau sering seperti daerah yang hidup di tengah kekayaan tetapi belum benar-benar mengenali dirinya sendiri.

Sore itu kata “data” berkali-kali muncul seperti hantu yang terus mengelilingi ruangan.

Perwakilan Pertamina Patra Niaga, Wilson, mencoba menjelaskan posisi mereka. Pertamina turut dihadirkan karena menyangkut pajak penjualan bahan bakar minyak. 

Menurutnya, Pertamina hanya menyediakan dan mendistribusikan BBM. Soal kuota, itu merupakan kewenangan BPH Migas sebagai regulator hilir migas nasional.

Ia menjelaskan bahwa kuota solar untuk Riau berada di angka sekitar 1.052 KL, sementara pertalite sekitar 889 KL. Bahkan realisasi tahun berjalan disebut sudah melampaui target.

Namun penjelasan teknis itu ternyata belum cukup meredakan kegelisahan yang terasa di ruangan. Karena persoalannya bukan sekadar distribusi.

Yang mengganggu pikiran banyak orang justru pertanyaan yang lebih besar: mengapa daerah penghasil energi masih sering merasa kekurangan energi?

Diskusi semakin hidup ketika Dr. Eka Armas Pailis, ekonom muda Riau sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, mulai bicara. Ia langsung menyentuh persoalan yang paling sensitif. 

Menurutnya, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi Riau. Pemotongan Transfer Keuangan Daerah membuat ruang fiskal semakin sempit. 

"Daerah harus mulai bersiap mengencangkan ikat pinggang. Pemerintah pusat sering tidak adil terhadap daerah penghasil. Dulu data lifting migas tidak jelas, sekarang ketika lifting turun, daerah pula yang harus menerima dampaknya," sebutnya. 

Yang menarik, Eka tidak hanya bicara angka. Ia juga menyentuh soal paradoks ekonomi Riau. Daerah tumbuh tinggi, tetapi ekonominya melambat. Beberapa kabupaten menjadi contoh bagaimana wilayah kaya sumber daya justru mengalami perlambatan ekonomi di tengah angka pertumbuhan yang terlihat bagus di atas kertas.

Dalam tanggapan, peserta mengarah pada satu hal: harus ada keberanian bersama. Harus ada kekuatan kolektif antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, DPD RI, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak daerah. 

“Baru WA Group Suara Riau yang berani membuat forum terbuka seperti ini,” ujar seorang peserta Ikhwanul Iksan dengan nada bersemangat.

Tentang PAD yang terus didorong besar-besaran, tetapi kadang justru terasa seperti memajak rakyat sendiri.
Tentang daerah yang kaya sumber daya, tetapi ruang fiskalnya makin sempit.

Diskusi yang dipandu Rayan Pribadi, SH berlangsung hidup dan hangat. Ketua pelaksana Firdaus dalam sambutannya menyampaikan bahwa diskusi yang awalnya lahir dari perdebatan di WA Group Suara Riau sengaja diteruskan secara tatap muka, karena persoalan Riau adalah persoalan bersama.

Pahrijal sebagai admin group pada pembukaan diskusi juga menegaskan bahwa Suara Riau memang dibangun sebagai ruang diskusi terbuka.
“Boleh panas di grup, boleh keras berdebat, tetapi tetap bisa duduk dan ngopi bersama,” ujarnya.

Sementara Ricky Rahmadia sebagai admin group yang menutup diskusi menyampaikan bahwa ruang-ruang literasi dan diskusi harus dibuka seluas-luasnya.

“Kekurangan kita hari ini adalah data dan fakta. Soal Riau adalah soal kita semua. Suara Riau adalah ruang menyuarakan banyak suara. Boleh berdebat panas, tetapi duduk tetap bisa bersama,” tutupnya.(***)