KLIKMX.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra MH, mengkritisi kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang dinilai belum bekerja secara maksimal, terutama dalam penindakan gepeng serta penempelan stiker terkait bantuan PKH dan bantuan sosial lainnya.

“Seharusnya Dinas Sosial Pekanbaru terus bekerja, apalagi sebelumnya kami sudah sering mengundang rapat yang membahas berbagai persoalan di Dinas Sosial. Namun kami di Komisi III DPRD Kota Pekanbaru menganggap Dinas Sosial tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya,” ujar Doni Saputra, Senin (25/5).

Menurut Doni, persoalan gepeng di Kota Pekanbaru semakin hari semakin bertambah. Karena itu, pihaknya meminta Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan tindakan nyata mengingat Perda terkait gepeng sudah tersedia.

“Pertama masalah gepeng, kita lihat gepeng semakin hari semakin banyak. Jadi kita meminta kepada Dinas Sosial untuk melakukan tindakan-tindakan, apalagi Perda sudah ada yang mengatur tentang gepeng. Kalau kita sudah menyuarakan seperti ini, barulah mereka bekerja selama dua hari, dan setelah itu dibiarkan saja lagi,” ungkapnya.

Selain itu, Doni juga menyoroti persoalan penerima bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya. Ia menyebut Komisi III DPRD Kota Pekanbaru sebelumnya telah menyarankan agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dengan membuat stiker khusus yang ditempel di rumah penerima bantuan.

Menurutnya, langkah tersebut telah diterapkan oleh Dinas Sosial Surabaya dan Dinas Sosial Padang Panjang. Namun, kata Doni, usulan itu belum dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan alasan keterbatasan anggaran.

“Awalnya kita dari Komisi III DPRD Kota Pekanbaru sudah menyarankan agar penerima bantuan tersebut tepat sasaran, maka perlu dibuat stiker dan ditempelkan pada rumah yang layak menerima bantuan sosial tersebut, seperti yang dilakukan Dinas Sosial Surabaya dan Dinas Sosial Padang Panjang. Tetapi alasan dari Dinas Sosial Pekanbaru tidak ada anggaran untuk itu. Kami dari Komisi III siap memberikan bantuan anggaran, tetapi hal tersebut tidak direspons baik oleh Dinas Sosial Pekanbaru,” ungkap Doni Saputra.

Ia juga menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Kota Pekanbaru telah melakukan koordinasi dengan pihak PKH. Menurut Doni, pihak PKH memberikan apresiasi dan siap membantu pelaksanaan program tersebut.

“Kita Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan koordinasi dengan pihak PKH, dan pihak PKH memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial bahkan pihak PKH siap turun untuk membantu,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, fungsi stiker bantuan sosial tersebut sebagai penanda agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

“Kita yakin, dengan ditempelnya stiker bantuan tersebut, maka keluarga yang selama ini menerima bantuan dan sudah sejahtera akan malu menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kalau ada keluarga mampu namun masih menerima, bisa segera diganti dengan keluarga lain yang semestinya layak menerima,” tutup Doni Saputra. ***