KLIKMX.COM, PEKANBARU - Aliansi Daulat Sumatra yang terdiri dari sembilan regional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Sumatra mendesak pemerintah pusat dan seluruh gubernur di Pulau Sumatra segera mengambil langkah serius menyelamatkan kondisi ekologis yang dinilai sudah berada di titik kritis.

Desakan bersatu menyelamatkan ekologi terhadap kawasan yang juga disebut Pulau Andalas itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Pulihkan Sumatra dari Bencana Ekologis” yang digelar di Maps Coffee, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (25/5/2026) sore.

Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Eko, mengatakan kerusakan hutan, sungai, gambut, pesisir hingga konflik tenurial di berbagai wilayah Sumatra terus terjadi akibat buruknya tata kelola sumber daya alam.

“Seluruh pemerintah baik pusat maupun daerah di Sumatra telah gagal melindungi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Sumatra,” tegas Eko.

Menurutnya, WALHI regional Sumatra mendorong digelarnya pertemuan gubernur se-Sumatra guna merumuskan langkah penyelamatan ekologis secara terintegrasi.

Selain itu, mereka juga menuntut pengakuan wilayah kelola rakyat dan masyarakat adat, pencabutan izin industri perusak lingkungan, perlindungan wilayah pesisir dan pulau kecil, hingga penegakan hukum tegas terhadap korporasi pelaku kejahatan lingkungan.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Aceh, Solihin, menyebut bencana ekologis yang melanda Sumatra bukan semata akibat faktor cuaca, melainkan dampak langsung dari masifnya alih fungsi hutan dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan pemegang konsesi.

Ia mengungkapkan hampir 11,9 juta hektare lahan di Sumatra telah berada dalam penguasaan korporasi. Kondisi itu memicu konflik tenurial, rusaknya habitat satwa, hingga bencana banjir dan longsor di berbagai daerah.

“Perusahaan diberi izin, tetapi pengawasannya lemah. Kawasan bernilai konservasi tinggi seperti gambut dan sempadan sungai justru dirusak secara ugal-ugalan,” ujarnya.

Dari Sumatera Selatan, Ica Dirut Walhi kota yang khas dengan makanan empek-empek ini menyoroti dampak bencana ekologis terhadap perempuan.

Menurutnya, perempuan menjadi kelompok paling rentan ketika banjir, kekeringan maupun kebakaran hutan terjadi. Mulai dari krisis air bersih, beban domestik berlipat, ancaman kekerasan berbasis gender di pengungsian hingga hilangnya sumber penghidupan keluarga.

“Perempuan tetap harus memastikan dapur berjalan di tengah situasi bencana. Mereka memikirkan keluarga, anak dan kebutuhan rumah tangga saat dirinya sendiri berada dalam kondisi sulit,” katanya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung, Hafis, menyoroti kerusakan ekosistem pesisir akibat pertambangan timah dan ekspansi industri ekstraktif di laut.

Ia menyebut selama lima tahun terakhir terjadi sedikitnya 15 letupan konflik tambang timah di Bangka Belitung yang berdampak pada 42 kampung. Selain itu, terdapat ribuan lubang tambang yang tidak direklamasi dan memicu korban jiwa.

“Kerusakan terumbu karang, mangrove dan padang lamun di Bangka Belitung sudah sangat parah. Negara juga gagal memastikan pemulihan lingkungan,” katanya.

Dari Bengkulu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bengkulu, Dodi, menyoroti kriminalisasi petani yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan.

Ia menilai negara cenderung keras terhadap masyarakat, namun lunak terhadap korporasi yang diduga melanggar aturan.

“Banyak perusahaan berada di kawasan hutan dan bermasalah soal HGU, tetapi penegakan hukumnya lemah,” ujarnya.

Sementara itu, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Umbu Wulang Tanaamahu, menyebut Sumatra telah terlalu lama menjadi sasaran eksploitasi sumber daya alam sejak era kolonial hingga reformasi.

Menurutnya, orientasi pembangunan yang hanya mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi justru mempercepat kerusakan ekologis dan mengancam budaya masyarakat lokal.

“Kalau hutan Sumatra terus rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, tetapi juga budaya dan ruang hidup masyarakat,” tegasnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Barat (Sumbar), Tomi, menambahkan deforestasi dan tambang emas ilegal menjadi penyebab utama bencana ekologis di wilayahnya.

Ia menyebut lebih dari 10 ribu hektare hutan dan lahan di Sumbar rusak akibat aktivitas tambang emas ilegal yang juga telah menelan puluhan korban jiwa.

Sedangkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi, Oscar, menyoroti maraknya PETI di daerah aliran Sungai Batanghari yang memperparah pencemaran sungai dan mengancam sumber air masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (Sumut), Rian Purba, yang menyebut kawasan Bukit Barisan merupakan benteng terakhir satwa endemik Sumatra seperti harimau, badak dan orangutan.

“Kalau hutan terus hilang, generasi mendatang mungkin hanya mengenal satwa Sumatra dari cerita,” katanya.

Sementara Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Lampung, Ervan, menilai pendekatan penyelamatan lingkungan di Sumatra tidak bisa lagi dilakukan secara administratif per provinsi.

“Kita mendorong pendekatan lintas bentang alam dan lintas wilayah. Karena kerusakan di satu daerah akan berdampak ke daerah lainnya di Sumatra,” pungkas Ervan. ***