KLIKMX.COM, PEKANBARU - Kritik terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho–Markarius Anwar, dinilai perlu disampaikan secara objektif dan berbasis fakta agar tidak berkembang menjadi sekadar penggiringan narasi opini di media sosial (Medsos).

Ketua Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pekanbaru, Andre Zaky, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintah. Namun, kritik seharusnya disertai data, fakta dan sumber informasi yang jelas serta memberikan ruang bagi pihak yang dikritik untuk memberikan penjelasan.

“Menurut saya, kritik itu penting karena pemerintah memang harus diawasi. Tetapi kritik harus disampaikan secara profesional, berdasarkan fakta dan memberikan ruang terhadap perspektif yang berimbang,” kata Andre, Kamis (13/8/2026) kemarin.

Menurutnya, sejumlah kritik yang beredar di media sosial belakangan menyasar berbagai program Pemko Pekanbaru, mulai dari infrastruktur, jalan, pendidikan, kesehatan hingga persoalan kesejahteraan masyarakat.

Andre menilai kritik tersebut tetap perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Namun, masyarakat juga harus melihat secara utuh capaian maupun pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan.

“Memang masih banyak yang harus dibenahi. Tetapi perubahan yang sudah dilakukan juga jangan dipungkiri. Kita harus objektif melihat mana yang sudah baik dan mana yang masih menjadi pekerjaan rumah,” ujarnya.

Ia mencontohkan perbaikan sejumlah ruas jalan, pembenahan drainase dan upaya penanganan banjir yang terus dilakukan pemerintah kota.

Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan kebijakan pemberian seragam sekolah bagi peserta didik.

Menurut Andre, aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor UMKM juga perlu menjadi bagian dalam melihat perkembangan Pekanbaru, bukan hanya persoalan yang belum terselesaikan.

“Kalau kita mau melihat secara utuh, bukan hanya persoalan yang belum selesai, tetapi juga apa yang sudah dikerjakan dan dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Andre menegaskan, kritik terhadap Agung Nugroho dan Markarius Anwar tetap dibutuhkan sebagai bentuk kontrol publik. Bahkan, kritik tajam sekalipun dinilai tidak menjadi masalah selama memiliki dasar dan bertujuan memperbaiki pemerintahan.

“Kalau ada kebijakan yang salah, kritik saja. Kalau ada program yang tidak tepat sasaran, sampaikan dengan data. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dibandingkan sekadar membangun narasi negatif,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menilai seluruh kebijakan pemerintah hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap pemimpinnya.

“Jangan karena tidak suka kepada seseorang kemudian semua yang dilakukan dianggap buruk. Sebaliknya, jangan pula karena mendukung pemerintah kemudian semua dianggap benar,” katanya.

Andre berharap perdebatan mengenai pembangunan Pekanbaru tidak berhenti pada perang narasi di media sosial. Kritik, menurutnya, harus diarahkan menjadi diskusi publik yang sehat, berbasis fakta dan menawarkan solusi.

“Pada akhirnya masyarakat sendiri yang menilai. Kalau kita melihat dengan data dan pikiran terbuka, kita bisa membedakan mana yang memang menjadi kekurangan pemerintah dan mana yang sebenarnya sudah menjadi kemajuan,” pungkasnya. ***