KLIKMX.COM, JABAR - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025, Selasa (18/11/2025). 

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Rapat ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat, untuk memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Turut hadir kepala daerah lainnya, pada rapat yang dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamar Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, didampingi Menteri Dalam Negeri Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI, serta Sekretaris BNPP Komjen Makhruzi Rahman.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa visi pengelolaan perbatasan tahun 2025–2029 adalah menciptakan kawasan yang tangguh, mandiri, sejahtera, dan adaptif, dengan penguatan pertahanan, kemandirian sumber daya, serta ekonomi berkelanjutan berbasis potensi lokal.

“Perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda negara wajah pertama Indonesia,” ujar Tito.

Tito menambahkan bahwa penguatan pengawasan lintas batas, tata ruang kawasan, pengembangan potensi unggulan, hingga kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan.

Sementara itu, Menko Polhukam Djamar Chaniago menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan kawasan perbatasan dengan RPJMN 2025–2029 sesuai amanat UU 43/2008 tentang Wilayah Negara. 

Lebih jauh Djamar menjelaskan, bahwa pembangunan perbatasan diarahkan untuk memperkuat sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu.

“Rakorendal ini juga membahas evaluasi realisasi program hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus memetakan berbagai persoalan lapangan untuk penyusunan Rencana Aksi 2027,” kata Djamar.

Kemudian, Sekjen BNPP Komjen Makhruzi Rahman melaporkan bahwa jumlah anggota BNPP meningkat dari sebelumnya 18 menjadi 40 kementerian/lembaga sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025.

“Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” ujarnya.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa Pemprov Riau siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembangunan kawasan perbatasan, terutama di wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, SF Hariyanto turut didampingi sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, serta Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. ***