Oleh: Tengku Iskandar MPd
Duta Literasi Pena Da’i Nusantara Provinsi Sumatera Barat asal Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau

Pendahuluan

Pemekaran Provinsi Riau Pesisir bukan sekadar gagasan membentuk pemerintahan baru atau memindahkan pusat kekuasaan administratif. Lebih jauh, gagasan ini berkaitan dengan ikhtiar mempercepat pembangunan, mengoptimalkan sumber daya alam, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, serta membuka akses pelayanan publik yang lebih dekat dan merata.

Wilayah pesisir Riau memiliki karakter geografis, sosial, budaya, dan ekonomi yang khas. Hamparan laut, pulau-pulau, sungai, kawasan perkebunan, perikanan, perdagangan, serta kekayaan sejarah Melayu merupakan modal pembangunan yang perlu dikelola secara terencana.

Selama ini, pembangunan daerah kepulauan dan pesisir menghadapi tantangan tersendiri. Jarak antardaerah, keterbatasan infrastruktur, konektivitas transportasi, serta akses pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.

Karena itu, wacana Provinsi Riau Pesisir perlu dibahas secara objektif: apakah pembentukan daerah otonom baru dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pengembangan potensi wilayah, dan bagaimana memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat?

 1. Potensi sumber daya alam sebagai modal pembangunan

Riau Pesisir memiliki peluang pengembangan ekonomi yang beragam. Potensi tersebut tidak hanya terletak pada sumber daya alam, tetapi juga pada posisi geografis dan kekuatan ekonomi masyarakatnya.

Beberapa sektor yang dapat menjadi perhatian adalah:

Pertama, sektor minyak dan gas bumi. Kawasan pesisir dan kepulauan Riau memiliki sejarah panjang dalam kegiatan energi dan migas. Potensi sektor ini perlu dihubungkan dengan peningkatan pendapatan daerah, kesempatan kerja, pendidikan vokasi, dan tumbuhnya industri pendukung.

Kedua, sektor perikanan dan kelautan. Laut merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir. Pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan hasil perikanan, pelabuhan perikanan, dan pemasaran produk dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Ketiga, sektor perkebunan dan pertanian. Kelapa, sagu, karet, kelapa sawit, dan komoditas lokal lainnya dapat dikembangkan melalui industri pengolahan. Daerah jangan hanya menjadi penghasil bahan mentah, tetapi juga harus memperoleh nilai tambah dari proses industrinya.

Keempat, sektor perdagangan dan kepelabuhanan. Letak geografis wilayah pesisir yang berdekatan dengan jalur perdagangan internasional memberikan peluang bagi pengembangan pelabuhan, logistik, pergudangan, dan kegiatan ekonomi maritim.

Kelima, sektor pariwisata dan kebudayaan Melayu. Sejarah kerajaan, tradisi Melayu, wisata bahari, kuliner, serta peninggalan sejarah dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya.

 2. Pemekaran dan pemerataan pelayanan publik

Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam wacana pemekaran adalah mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

Wilayah yang luas dan terdiri atas banyak pulau membutuhkan tata kelola pemerintahan yang memperhatikan kondisi geografis. Masyarakat tidak seharusnya menghadapi perjalanan panjang hanya untuk mengurus administrasi, mendapatkan pelayanan kesehatan, atau mengakses pendidikan.

Dengan perencanaan yang matang, pemerintahan daerah baru berpotensi memperpendek rentang kendali birokrasi, memperkuat koordinasi pembangunan, dan meningkatkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir.

Namun, pemekaran tidak otomatis menjamin pelayanan menjadi lebih baik. Hal itu sangat bergantung pada kualitas aparatur, kemampuan fiskal, tata kelola anggaran, dan pengawasan publik.

 3. Membangun ekonomi maritim dan industri hilirisasi

Salah satu persoalan pembangunan daerah penghasil sumber daya alam adalah belum optimalnya nilai tambah yang dinikmati masyarakat setempat.

Daerah menghasilkan ikan, tetapi pengolahan dan pemasarannya berkembang di tempat lain. Daerah menghasilkan perkebunan, tetapi industri pengolahannya belum tentu berada di sekitar sentra produksi. Kekayaan alam tersedia, tetapi lapangan pekerjaan berkualitas belum berkembang secara seimbang.

Jika Riau Pesisir terbentuk, salah satu agenda strategisnya adalah membangun ekonomi berbasis hilirisasi.

Beberapa program yang dapat dirancang antara lain:

* Membangun kawasan industri pengolahan hasil laut.

* Mengembangkan industri pengolahan sagu, kelapa, dan komoditas perkebunan.

* Memperkuat pelabuhan dan jaringan transportasi antarpulau.

* Membangun pusat perdagangan dan logistik maritim.

* Mengembangkan pendidikan vokasi bidang perikanan, migas, dan teknologi kelautan.

* Mendorong koperasi nelayan dan UMKM agar terlibat dalam rantai pasok industri.

Dengan demikian, pemekaran tidak berhenti pada pembentukan kantor gubernur, DPRD, dan perangkat pemerintahan. Tujuan akhirnya adalah terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

### 4. Memperkuat identitas dan kebudayaan Melayu

Riau Pesisir juga mempunyai kekayaan sejarah dan kebudayaan Melayu yang patut dikembangkan.

Warisan Kesultanan Siak, tradisi masyarakat pesisir, bahasa Melayu, adat istiadat, seni budaya, serta peninggalan sejarah merupakan modal sosial yang bernilai.

Pembangunan provinsi baru dapat menjadi kesempatan untuk mengembangkan pusat kebudayaan Melayu, museum sejarah, pendidikan adat, wisata sejarah, dan penelitian kebudayaan.

Namun, identitas Melayu harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan alat untuk membedakan atau mengucilkan masyarakat berdasarkan suku, agama, maupun asal-usulnya.

Semangat pembangunan harus mengayomi seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

5. Perspektif Islam: Kekayaan alam adalah amanah

Islam mengajarkan bahwa kekayaan bumi harus dikelola untuk kemaslahatan manusia, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Allah SWT berfirman:

????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ????? ?????? ????????? ???? ?????????? ?????????? ????? ???????? ??????? ???????? ????? ?????? ?????????? ??? ????????? ????? ??????? ??? ??????? ??????????????

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

(QS. Al-Qashash [28]: 77).

Ayat ini memberikan landasan moral bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan bersama tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan.

Rasulullah SAW juga bersabda:

????????? ????? ??????????? ????????? ???? ???????????

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip ini relevan bagi siapa pun yang kelak mendapatkan amanah mengelola pemerintahan Riau Pesisir. Kekuasaan bukan kesempatan memperkaya diri, melainkan tanggung jawab memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

6. Tantangan dan persyaratan pemekaran

Gagasan pembentukan Provinsi Riau Pesisir harus dibangun berdasarkan kajian akademik, kemampuan fiskal, kesiapan wilayah, serta dukungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa penataan daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, daya saing, dan pemeliharaan budaya daerah. JDih Kemenkeu +1

Beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan ialah:

* Cakupan wilayah: penentuan kabupaten/kota yang akan bergabung harus melalui kesepakatan dan kajian kewilayahan.

* Kemampuan keuangan: harus dihitung potensi PAD, kebutuhan belanja, aset, dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat.

* Kesiapan sumber daya manusia: diperlukan aparatur yang profesional dan berintegritas.

* Infrastruktur: akses jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, internet, sekolah, dan rumah sakit perlu diperhitungkan.

* Persetujuan administratif: harus memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 35 mengatur cakupan minimal lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi. Pasal 36 juga mengatur penilaian kapasitas daerah, termasuk faktor ekonomi, keuangan, dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. JDih Kemenkeu +1

Karena itu, penentuan kabupaten/kota calon anggota Provinsi Riau Pesisir tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perkiraan atau keinginan kelompok tertentu. Harus ada peta wilayah, data penduduk, kajian ekonomi, dan persetujuan sesuai ketentuan hukum.

 7. Menyiapkan konsep pembangunan Provinsi Riau Pesisir

Agar gagasan pemekaran memiliki arah yang jelas, diperlukan rancangan pembangunan yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi pemerintahan.

Berikut beberapa agenda strategis yang dapat diperjuangkan:

| Bidang        | Agenda pembangunan                              |
| ------------- | ----------------------------------------------- |
| Kelautan      | Pusat ekonomi perikanan dan industri hasil laut |
| Energi        | Pengembangan industri pendukung migas           |
| Perkebunan    | Hilirisasi kelapa, sagu, dan sawit              |
| Perdagangan   | Pelabuhan dan pusat logistik                    |
| Pendidikan    | Perguruan tinggi dan pendidikan vokasi          |
| Pariwisata    | Wisata sejarah Melayu dan bahari                |
| Infrastruktur | Jalan, jembatan, transportasi antarpulau        |
| Kebudayaan    | Pelestarian sejarah dan adat Melayu             |
| Lingkungan    | Perlindungan mangrove dan ekosistem pesisir     |

Rancangan tersebut perlu dilengkapi dengan proyeksi pendapatan daerah, kebutuhan pembiayaan, dampak terhadap provinsi induk, dan target kesejahteraan masyarakat.

8. Jangan sampai pemekaran melahirkan beban baru

Masyarakat perlu memahami bahwa pemekaran bukan obat bagi seluruh persoalan pembangunan.

Provinsi baru membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur pemerintahan, membayar aparatur, menyediakan fasilitas pelayanan publik, dan menjalankan program pembangunan.

Apabila tidak disertai kemampuan keuangan dan perencanaan yang baik, pemekaran justru berpotensi menambah beban fiskal.

Oleh sebab itu, sebelum memperjuangkan pembentukan provinsi, perlu dijawab beberapa pertanyaan mendasar:

* Apakah sumber pendapatan daerah cukup untuk menopang pemerintahan baru?

* Apakah masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik?

* Apakah pemekaran dapat membuka lapangan pekerjaan?

* Apakah pengelolaan sumber daya alam akan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat setempat?

* Apakah kabupaten/kota yang bergabung memiliki kesepahaman tentang arah pembangunan?

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus didukung data dan penelitian, bukan sekadar semangat politik pemekaran.

Penutup: Riau Pesisir, cita-cita pemerataan dan kesejahteraan

Pemekaran Provinsi Riau Pesisir merupakan sebuah gagasan pembangunan yang layak dikaji secara serius dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi wilayah, kemampuan keuangan, dan ketentuan hukum.

Kekayaan laut, perkebunan, migas, perdagangan, kepelabuhanan, serta warisan kebudayaan Melayu merupakan modal yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi regional.

Namun, yang paling penting bukanlah seberapa cepat sebuah provinsi baru dibentuk, melainkan seberapa besar manfaat pembentukan tersebut bagi rakyat.

Jangan sampai pemekaran hanya melahirkan pusat kekuasaan baru, sementara masyarakat nelayan tetap hidup dalam keterbatasan, petani belum menikmati hasil perkebunannya secara layak, anak-anak pesisir kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, dan infrastruktur antarpulau tetap tertinggal.

Riau Pesisir harus dipikirkan sebagai cita-cita pemerataan pembangunan, bukan sekadar pembagian wilayah kekuasaan.

Kita menginginkan daerah yang maju, masyarakat yang sejahtera, sumber daya alam yang dikelola secara bertanggung jawab, serta kebudayaan Melayu yang tetap terpelihara.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemekaran bukanlah berdirinya kantor gubernur yang megah, melainkan meningkatnya kesejahteraan rakyat.

Catatan kaki

* Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 31–39.

* Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Mekanisme Pembentukan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

* Al-Qur'an, QS. Al-Qashash [28]: 77.

* Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam, hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan.

* Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, hadis tentang tanggung jawab pemimpin.

Daftar pustaka

* Al-Qur'an al-Karim.

* Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir.

* Muslim ibn al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.

* Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI. Mekanisme Pembentukan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.

Rujukan hukum daring:

* [UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2014/23TAHUN2014UU.htm?utm_source=chatgpt.com).

* [Mekanisme pembentukan daerah – Kementerian Keuangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=bagaimanakah-mekanisme-pembentukan-daerah-berdasarkan-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah&utm_source=chatgpt.com).

* [Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah](https://setkab.go.id/pengembangan-kapasitas-pemerintahan-daerah/?utm_source=chatgpt.com).

### Gagasan lanjutan: membangun naskah perjuangan Riau Pesisir

Menurut saya, gagasan ini dapat dikembangkan menjadi sebuah naskah akademik dan tulisan opini yang lebih luas dengan tiga pokok perjuangan:

* Perjuangan ekonomi: kekayaan sumber daya alam harus memberikan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

* Perjuangan pemerataan: pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemerintahan harus semakin dekat dengan masyarakat.

* Perjuangan identitas: sejarah dan kebudayaan Melayu menjadi modal sosial dalam membangun daerah yang inklusif. ***