KLIKMX.COM, PEKANBARU - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, kini memiliki pimpinan baru. Ditandai pengukuhan Evenri Sihombing, yang dilakukan oleh Gubernur Riau (Gubri) H Abdul Wahid SPi MSi, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (11/8/2025).

Kepala BPKP Riau yang baru ini diketahui sebelumnya merupakan pejabat Direktur Investigasi I BPKP RI. Evenri mengisi jabatan yang sebelumnya diamanahkan kepada Kwinhatmaka yang telah memasuki masa purna tugas.

Pengukuhan Evenri ini sendiri menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-327/K/SU/2025.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Riau, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Kepala BPKP Provinsi Riau yang baru,” ungkap Gubri. 

Gubri meyakini bahwa Kepala BPKP Riau, yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab. “Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ujar Gubri.

Tak lupa, ucapan terima kasih disampaikan Gubri kepada Kwinhatmaka atas dedikasi dan kerja samanya selama bertugas di Riau. Menurutnya, selama ini BPKP Perwakilan Riau telah menjadi mitra strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas publik.

“Terima kasih telah mengabdikan diri dengan tulus selama bertugas di Riau. Kini saatnya bapak memasuki masa purna tugas, kami doakan semoga masa ini menjadi waktu yang penuh keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta,” tutur Wahid.

Ucapan selamat turut disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan BPKP, Sally Salamah.

“Kami berharap momen ini semakin memperkuat komitmen seluruh aparat pemerintah untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan dan fokus pada pelayanan masyarakat,” pungkas Sally.

Saat bertugas, Kepala BPKP Riau yang baru diharapkan dapat segera beradaptasi dan melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan. ***