KLIKMX.COM, PEKANBARU - Diduga pemain utama lolos dari kebijakan rotasi dan mutasi besar-besar terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Riau, membuat eks pegawai di birokrasi tersebut angkat bicara. Tak tanggung-tanggung, jika dalam waktu dekat tidak dimutasi, ia akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Karena beberapa waktu lalu, ratusan pegawai di lingkup Kantor DPRD Riau telah dipindahkan ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Kendati demikian, banyak juga yang ditinggal bahkan ada yang sudah mendapat surat keputusan sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), artinya tidak mungkin dimutasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Di balik perombakan yang tidak adil tersebut, muncul ketidakpuasan mendalam dari pihak yang sudah dipindahtugaskan. Langkah pembersihan ini dinilai tebang pilih karena justru mempertahankan sejumlah nama yang diduga sebagai “pemain utama” dalam pusaran dugaan korupsi sekretariat dewan.

"Kita tidak terima. Kita minta keluarkan semua tanpa tebang pilih, harus keluarkan semuanya," tegas sumber yang enggan ditulisan namanyan itu kepada Klikmx.com, Sabtu malam (27/6/2026).

Sumber itu membeberkan fakta bahwa di antara pegawai yang dipertahankan, terdapat oknum yang memiliki peran dalam berbagai 'permainan kotor' di gedung rakyat tersebut. 

Ia secara bukan-bukaan mengatakan nama-nama pegawai yang disebut sebagai sosok yang seolah kebal dari pergeseran posisi tersebut.

"Ada nama-nama yang sebagai pemain anggaran, hingga pengepul. Otaknya mereka itu, kok malah mereka yang tidak dipindahkan," tegasnya lagi.

Melihat ketimpangan ini, pegawai yang merasa dirugikan tidak tinggal diam. Mereka memberikan tenggat waktu hari ke depan agar oknum-oknum bermasalah tersebut segera dikeluarkan dari Sekretariat DPRD Riau.

"Kami beri waktu satu bulan ke depan. Kalau mereka tidak dikeluarkan juga (PPTK, pengepul dan pemain, red). Maka, kami akan serahkan data dan melaporkan ke APH,'' ancamnya mengingatkan.

Ia juga menambahkan dinamika rotasi yang sarat kepentingan ini dinilai tidak terlepas dari buruknya campur tangan pemangku kebijakan di jajaran pemerintahan provinsi. ''Kita menilai ini tidak terlepas buruknya campur tangan pemangku kepentingan,'' pungkasnya. ***