Izin Lahan PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut Kemenhut

  • Jumat, 20 November 2026 - 10:44 WIB

KLIKMX.COM, PEKANBARU --- Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali melakukan penegakan hukum di sektor kehutanan yang berada di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). 

Penegakan hukum kali ini, menertibkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL).

Honda Juni 4

Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare. Sedangkan terhadap PT GSL, Satgas PKH mengambil alih penguasaan perusahaan tersebut, mulai dari pabrik kelapa sawit (PKS), serta kebun kelapa sawitnya seluas 42 hektare.


Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran.

Antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.


Sedangkan PT GSL yang berada di Kabupaten Kuansing, berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektar serta penolakan permohonan tersebut.(***) 



Baca Juga

--ads--