RELA MELEPASKAN TAKHTA DEMI BANGSA, TETAPI MARTABAT KELUARGA BESARNYA JANGAN DILUPAKAN

Meneladani Pengorbanan SSK II, Menjaga Kehormatan Sejarah, dan Menegakkan Keadilan

  • Kamis, 19 November 2026 - 05:51 WIB

Oleh: Tengku Iskandar MPd
Duta Literasi Pena Da’i Nusantara Provinsi Sumatera Barat asal Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau

 

Honda Juni 4

Pendahuluan: Ketika Seorang Sultan Memilih Bangsa


Sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh perjuangan rakyat dan para pejuang di medan pertempuran. Sejarah kemerdekaan juga mencatat pengorbanan para raja dan sultan yang bersedia melepaskan kekuasaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tokoh yang patut mendapatkan penghormatan adalah Sultan Syarif Kasim (SSK) II, Sultan Siak Sri Indrapura ke-12. Ia bukan sekadar pemimpin kerajaan Melayu, melainkan seorang tokoh yang memperlihatkan sikap kenegarawanan ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Di tengah perubahan politik yang sangat besar, Sultan Syarif Kasim II mengambil keputusan mendukung Republik Indonesia. Ia menyatakan kesetiaan kepada pemerintahan Republik dan menyerahkan simbol-simbol serta kekayaan kesultanan untuk kepentingan perjuangan bangsa.


Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak selalu diukur dari kemampuannya mempertahankan singgasana. Kebesaran juga dapat dilihat dari kesediaannya melepaskan kekuasaan demi kepentingan yang lebih besar.

Namun, ada satu pesan penting yang perlu direnungkan oleh generasi sekarang: apabila seorang Sultan rela melepaskan takhta demi bangsa, jangan sampai jasa sejarah dan martabat keluarga besarnya dilupakan.

Pengorbanan Sultan Syarif Kasim II

Sultan Syarif Kasim II naik takhta pada 1915. Dalam perjalanan pemerintahannya, ia memberikan perhatian terhadap pendidikan, kehidupan keagamaan, dan kemajuan masyarakat Siak.

Ketika berita kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, ia mengambil sikap mendukung Republik. Bendera Merah Putih dikibarkan di lingkungan istana. Sultan juga menyatakan kesediaannya menyatukan Kesultanan Siak dengan Republik Indonesia.

Dukungan tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik. Sultan memberikan bantuan kekayaan kepada pemerintah Republik untuk mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Museum Nasional Indonesia mencatat penyerahan mahkota Kesultanan Siak sebagai simbol dukungan terhadap Republik. Museum tersebut juga menguraikan telegram Sultan kepada Presiden Soekarno tertanggal 28 November 1945.¹

Pengorbanan Sultan Syarif Kasim II menunjukkan bahwa seorang pemimpin dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kekuasaan pribadi.

Dalam sejarah revolusi, Siak bukan sekadar wilayah yang menyaksikan perubahan pemerintahan. Siak ikut mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Penelitian Murni Wahyuni, Budi Agustono, dan Warjio menjelaskan bahwa sikap Sultan dalam mendukung Republik berkaitan dengan pandangan antikolonial, demokrasi, pendidikan, dan nasionalisme.²

Inilah nilai sejarah yang seharusnya diwariskan kepada generasi muda.

Takhta Boleh Dilepaskan, Jasa Jangan Dilupakan

Kekuasaan merupakan sesuatu yang sementara. Seseorang mungkin pernah menjadi raja, presiden, gubernur, bupati, atau pemimpin masyarakat. Namun, semua jabatan pada akhirnya akan berakhir.

Yang tidak boleh hilang adalah nilai pengabdian dan tanggung jawab moral yang ditinggalkan.

Sultan Syarif Kasim II memberikan contoh bahwa kedudukan tradisional dapat disatukan dengan cita-cita kebangsaan. Ia tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir kehidupannya.

Akan tetapi, penghormatan terhadap pengorbanannya tidak cukup hanya dilakukan melalui upacara peringatan, kunjungan wisata sejarah, pemasangan foto, atau penyebutan namanya dalam buku pelajaran.

Penghormatan terhadap sejarah juga harus diwujudkan melalui pemeliharaan warisan budaya, perlindungan dokumen sejarah, penelitian silsilah, serta perlakuan yang bermartabat terhadap keluarga besar Kesultanan Siak.

Keluarga besar sebuah kesultanan merupakan bagian dari mata rantai sejarah dan kebudayaan. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Tentu saja, penghormatan tersebut bukan berarti memberikan kekebalan hukum atau hak istimewa yang bertentangan dengan konstitusi. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Namun, kesetaraan hukum juga berarti tidak seorang pun boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Keluarga Besar Kesultanan Siak dan Persoalan Martabat

Ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian ketika berbicara tentang warisan sejarah Kesultanan Siak, yakni bagaimana generasi sekarang memperlakukan keluarga besar dan kerabat kesultanan.

Sebuah keluarga besar yang memiliki hubungan dengan sejarah kerajaan tidak boleh dijadikan sasaran penghinaan, intimidasi, ataupun tindakan kekerasan.

Apabila terdapat perselisihan yang melibatkan anggota keluarga besar Kesultanan Siak, penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog, tabayun, pembuktian, dan mekanisme hukum.

Tidak boleh ada orang yang mengambil tindakan sendiri atas nama kekuasaan, kelompok, ataupun kepentingan tertentu.

Apabila terdapat dugaan kekerasan terhadap seseorang dari keluarga besar Kesultanan Siak, dugaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan bukti, keterangan saksi, dan proses hukum yang berlaku. Tidak tepat menjatuhkan kesimpulan sebelum fakta diperiksa.

Tetapi satu prinsip harus ditegakkan: siapa pun orangnya, tidak boleh melakukan kekerasan dan merendahkan martabat manusia.

Jangan sampai sejarah seorang Sultan yang rela mengorbankan kekuasaan demi persatuan bangsa justru dilupakan ketika generasi penerus menghadapi persoalan kemanusiaan.

Islam Mengajarkan Amanah dan Keadilan

Islam mengajarkan bahwa kekuasaan bukanlah kesempatan untuk menindas orang lain. Kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Allah berfirman:

????? ??????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???????????

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58).³

Ayat ini mengandung dua prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu amanah dan keadilan.

Amanah berarti tidak menyalahgunakan kedudukan. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang tanpa membedakan status sosial, keturunan, kekayaan, maupun hubungan kekuasaan.

Dalam konteks kepemimpinan, ayat tersebut menjadi pengingat bahwa jabatan bukan alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Sebaliknya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk melindungi dan melayani.

Allah SWT juga berfirman:

??? ???????? ????????? ??????? ??????? ??????????? ??????? ????????? ??????????? ????? ??????????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ? ????????? ???? ???????? ????????????

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8).?

Ayat ini sangat relevan untuk kehidupan masyarakat modern. Perbedaan pandangan, perselisihan keluarga, konflik sosial, dan perbedaan kepentingan tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan keadilan.

Keadilan tidak boleh berubah mengikuti siapa yang sedang berkuasa.

## Menjaga Kehormatan Manusia adalah Perintah Agama

Rasulullah SAW mengajarkan agar umat Islam tidak saling menzalimi dan merendahkan.

Beliau bersabda:

??????????? ????? ??????????? ??? ?????????? ????? ?????????? ????? ??????????

Artinya:

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya (dalam kesulitan), dan tidak merendahkannya." (HR. Muslim).?

Hadis ini mengajarkan bahwa kehormatan manusia harus dijaga. Tidak ada alasan untuk melakukan penghinaan, intimidasi, atau tindakan sewenang-wenang terhadap orang lain.

Bahkan, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang Muslim harus membantu saudaranya yang terzalimi dan mencegah saudaranya melakukan kezaliman.?

Dengan demikian, membela kehormatan seseorang bukan berarti membenarkan semua tindakannya. Jika seseorang melakukan kesalahan, kesalahan itu tetap harus diperiksa. Namun, pemeriksaan harus dilakukan secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum.

Prinsip inilah yang harus menjadi pegangan ketika menghadapi persoalan yang menyangkut keluarga besar Kesultanan Siak.

Sejarah Tidak Boleh Dijadikan Alat Kesombongan

Menghormati Kesultanan Siak tidak berarti menghidupkan kembali feodalisme atau membangun anggapan bahwa keturunan kerajaan lebih tinggi daripada masyarakat biasa.

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung persamaan kedudukan setiap warga negara.

Karena itu, kebesaran sejarah harus ditempatkan secara proporsional. Gelar kebangsawanan bukan alasan untuk memperoleh kekebalan hukum. Sebaliknya, tidak memiliki gelar kebangsawanan juga bukan alasan untuk merendahkan seseorang.

Yang perlu dihormati adalah jasa sejarah, nilai kebudayaan, dan martabat kemanusiaan.

Kesultanan Siak memiliki warisan sejarah yang penting bagi masyarakat Melayu dan bangsa Indonesia. Istana Siak, mahkota kerajaan, manuskrip, peninggalan budaya, serta catatan perjalanan politiknya merupakan sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Warisan tersebut harus dijaga melalui penelitian sejarah yang objektif, bukan melalui cerita yang dibangun berdasarkan kepentingan sesaat.

Pemerintah, akademisi, lembaga kebudayaan, dan keluarga besar Kesultanan Siak perlu membangun kerja sama untuk mendokumentasikan sejarah secara bertanggung jawab.

Meneladani Sultan, Bukan Sekadar Mengagungkan Gelar

Sultan Syarif Kasim II patut dikenang bukan semata-mata karena gelar kesultanannya, melainkan karena sikap dan pengorbanannya.

Ia memberikan pelajaran bahwa seorang pemimpin tidak harus mempertahankan kekuasaan untuk membuktikan kehormatannya.

Ketika kepentingan bangsa memanggil, ia menunjukkan kesediaan mendukung Republik Indonesia.

Nilai tersebut sangat penting bagi pemimpin masa kini. Seorang pemimpin seharusnya berani mengutamakan kepentingan masyarakat, menerima kritik, menghormati hukum, dan tidak menjadikan jabatan sebagai alat untuk menekan orang lain.

Sejarah Siak juga mengajarkan bahwa kebesaran seorang tokoh harus dinilai melalui pengabdian dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, generasi penerus tidak cukup hanya mengenang Sultan melalui nama jalan, nama bandara, bangunan bersejarah, atau kegiatan seremonial. Mereka juga perlu menghidupkan nilai-nilai pengorbanan, persatuan, pendidikan, dan keadilan.

Penutup: Takhta Boleh Berakhir, Kehormatan Jangan Hilang

Sultan Syarif Kasim II telah menorehkan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kepentingan negara dapat ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan pribadi.

Pengorbanan tersebut tidak boleh dilupakan.

Namun, mengenang Sultan juga harus diikuti dengan tanggung jawab menjaga warisan sejarah dan martabat kemanusiaan keluarga besar Kesultanan Siak.

Jika ada persoalan yang melibatkan kerabat atau keluarga besar kesultanan, selesaikanlah dengan adab, bukti, dialog, dan hukum. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menekan. Jangan menggunakan nama sejarah untuk membenarkan kesewenang-wenangan.

Keadilan harus berlaku bagi semua orang, tanpa memandang gelar, jabatan, kekayaan, dan asal-usul keluarga.

**Sultan Siak rela melepaskan takhta demi keutuhan bangsa. Maka, jangan biarkan jasa pengorbanannya dilupakan. Takhta boleh dilepaskan, kekuasaan boleh berakhir, tetapi kehormatan sejarah, martabat manusia, dan keadilan harus tetap dipertahankan.**

Inilah pesan yang perlu diwariskan kepada generasi mendatang: menjadi besar bukan karena keturunan, bukan karena jabatan, dan bukan karena kekuasaan, melainkan karena pengabdian, keadilan, dan kemuliaan akhlak.

---

CATATAN KAKI (FOOTNOTE)

1. Ujang Mulyadi, “Mahkota Siak Bukti Penyatuan Kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada Republik Indonesia,” Museum Nasional Indonesia, 6 Mei 2021. Artikel ini menjelaskan penyerahan mahkota dan dukungan Sultan kepada Republik Indonesia.

2. Murni Wahyuni, Budi Agustono, dan Warjio, “Siak Masa Revolusi Tahun 1945–1949,” *Yupa: Historical Studies Journal* 4, no. 1 (2020): 40–49, https://doi.org/10.30872/yupa.v4i1.243.

3. Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), QS. An-Nisa': 58.

4. Ibid., QS. Al-Ma'idah: 8.

5. Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, hadis no. 2564 (penomoran edisi yang lazim digunakan).

6. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Mazhalim, hadis no. 2444 (penomoran edisi yang lazim digunakan).

7. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Mengenal Istana Siak Sri Indrapura,” Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sumber ini memuat riwayat Sultan Syarif Kasim II dan keterangan mengenai keluarga serta permaisurinya.

8. Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, “Kesultanan Siak Sri Inderapura,” Pemerintah Provinsi Riau. Sumber ini menguraikan sejarah pemerintahan dan perjalanan Kesultanan Siak.

9. Siti Zaqiah, *Peran Sultan Syarif Kasim II sebagai Sultan Republiken dalam Mendukung Perjuangan Republik Indonesia (1915–1968)* (Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

10. Wilaela, *Prosopografi: Pemikiran dan Aktivitas Pendidikan Perempuan di Riau* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Press). Buku ini membahas sejarah pendidikan perempuan di lingkungan Kesultanan Siak dan tokoh-tokoh perempuan yang terkait.

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Khasanah Cagar Budaya Indonesia: Album Cagar Budaya Nasional I (2013–2016)* (Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018).

12. Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat: 10–12, mengenai persaudaraan, larangan mengolok-olok, dan larangan berprasangka buruk.

13. Al-Qur'an, QS. Al-Isra': 70, mengenai kemuliaan manusia.

14. Al-Qur'an, QS. An-Nahl: 90, mengenai perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan.

15. Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, hadis tentang larangan menzalimi, merendahkan, dan melanggar kehormatan sesama Muslim.

DAFTAR PUSTAKA
 A. Sumber Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Mazhalim.

Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab.

B. Buku dan Literatur Sejarah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Khasanah Cagar Budaya Indonesia: Album Cagar Budaya Nasional I (2013–2016).* Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018.

Suwardi, M. S. *Sultan Syarif Kasim II: Pahlawan Nasional dari Riau.* Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2005.

Wilaela. *Prosopografi: Pemikiran dan Aktivitas Pendidikan Perempuan di Riau.* Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Press.

C. Jurnal Ilmiah dan Penelitian

Wahyuni, Murni, Budi Agustono, dan Warjio. “Siak Masa Revolusi Tahun 1945–1949.” *Yupa: Historical Studies Journal* 4, no. 1 (2020): 40–49. https://doi.org/10.30872/yupa.v4i1.243.

Zaqiah, Siti. *Peran Sultan Syarif Kasim II sebagai Sultan Republiken dalam Mendukung Perjuangan Republik Indonesia (1915–1968).* Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

## D. Sumber Pemerintah dan Dokumentasi Sejarah

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Mengenal Istana Siak Sri Indrapura.” Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau.

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. “Kesultanan Siak Sri Inderapura.” Pemerintah Provinsi Riau.

Mulyadi, Ujang. “Mahkota Siak Bukti Penyatuan Kekuasaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada Republik Indonesia.” Museum Nasional Indonesia, 6 Mei 2021.

Catatan verifikasi sejarah dan akademik

Ada tiga hal yang penting sebelum artikel ini dikirim ke media:

* Tentang pengorbanan Sultan: Museum Nasional mencatat penyerahan mahkota dan telegram dukungan Sultan kepada Presiden Soekarno. Museum Nasional Indonesia +1

* Tentang jumlah bantuan: Terdapat perbedaan angka dalam sejumlah sumber sejarah, antara lain 10.000 gulden dan 13 juta gulden. Karena itu, naskah tidak menjadikan angka tersebut sebagai klaim tunggal tanpa penelitian arsip lebih lanjut. DJKN Kemenkeu +1

* Tentang keturunan: Keterangan pemerintah menyebut Sultan Syarif Kasim II tidak meninggalkan keturunan biologis dari kedua permaisurinya. Ini tidak meniadakan keberadaan keluarga besar dan kerabat Kesultanan Siak. KESBANGPOL Provinsi RIAU +1. ***



Baca Juga

--ads--