Ini Kesalahan PT RAPP Hingga Izin Lahannya Seluas 338.536 Hektare Dicabut
- Jumat, 20 November 2026 - 12:46 WIB
- Reporter : Fanny Rizano
- Redaktur : Yendra
KLIKMX.COM, PEKANBARU – Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dengan luas areal kerja mencapai 338.536 hektare di Provinsi Riau telah resmi dicabut oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari langkah tegas yang dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan, pencabutan izin itu dilakukan setelah ditemukan sejumlah 'dosa' atau pelanggaran serius yang terjadi di dalam areal kerja PT RAPP.
Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare ilegal, aktivitas pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung beserta ekosistemnya seluas 211,54 hektare.
Selain itu, Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap ancaman kelestarian habitat satwa liar, khususnya Gajah Sumatra.
"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara," jelas Barita, Jumat (20/11/2026).
Meski demikian, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan. PT RAPP juga tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) serta menyelesaikan seluruh konsekuensi hukum yang timbul.
Barita menegaskan, Satgas PKH tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, tetapi juga akan menelusuri struktur korporasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Bahkan, penelusuran akan menyasar lapisan-lapisan perusahaan yang berada di bawah maupun memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan tersebut.
"Memang yang sedang kita telusuri adalah pihak yang diduga kuat mengendalikan seluruh kegiatan PT RAPP, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan secara ilegal," ungkapnya.
Ia menambahkan, penelusuran juga mencakup seluruh pihak yang terlibat serta akses yang digunakan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang diduga melanggar hukum.
Sebelumnya diberitakan, penertiban tmencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran.(***)

