KLIKMX.COM, PEKANBARU - PWI Riau gelar Focus Discussion Group (FGD) bersama Dewan Pendidikan dan Kepala Sekolah (Kasek) SMA/SMK se-Provinsi Riau, di Nazir Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara menyemarakkan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau, yang diselenggarakan pada Jumat (7/2/2025).

Dalam agenda yang diikuti oleh sekitar 500-an para peserta HPN 2025 dan para Kasek ini, sebagai pembicara para tokoh yang mumpuni di bidangnya yang di antaranya Prof Dr Junaidi selaku Ketua Dewan Pendidikan Riau yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning Riau, Ketua Dewan Penguji UKW PWI Pusat Dr Aat Supaat, Direskrimum Polda Riau Kombes Asep Darmawan SH SIK dan Ketua Persatuannya Pemred SMSI se-Indonesia Dar Edi Yoga yang dimoderatori Dr Ridar Hendri. 

Dalam penyampaian materinya, Prof Junaidi mengatakan, perlunya sikap ketenangan ketika menghadapi wartawan, dalam hal ini wartawan ''abal-abal''.

"Kepala Sekolah tidak usah takut apabila ada oknum wartawan yang melakukan intimidasi, bila bekerja sesuai aturan,'' kata Junaidi.

Mudahnya orang membuat portal media saat ini, kata Prof Junaidi juga menjadi alasan kenapa banyaknya jumlah wartawan. "Padahal pada masa dulu disetujui seseorang menjadi wartawan itu adalah sangat selektif, ada uji kompetensinya,'' kata Junaidi lagi.

Menyikapi hal tersebut, Prof Junaidi mengajak para kepala sekolah untuk bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak menjadi celah bagi wartawan abal-abal untuk mengulitinya. 

"Mari kita kelola sekolah itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Misalnya pengelolaan anggaran yang lebih dikenal dengan dana BOS. Kalau ada penyimpangan nanti akan selalu ada celah bagi para wartawan abal-abal untuk masuk,'' ujarnya.

Sementara, Dr Aat Supaat, dalam materinya juga memaparkan diskusi pada hari ini adalah sebagai panduan bagi para kepala sekolah untuk membedah sosok wartawan yang benar atau tidak. 

"Supaya berintegritas dan profesional, di PWI ada uji kompetensi wartawan, yang terdiri dari muda, madya dan utama,'' paparnya. 

Terkait permasalahan banyaknya keluhan kepala sekolah terkait adanya wartawan seperti ini, dirinya memberikan beberapa tips untuk dilakukan. 

"Kalau ada acara event tertentu hendaknya para wartawan diikut sertakan dalam kepanitiaan, tanpa melihat di mana organisasi mereka. Selain itu juga langgani media mereka kalau perlu dengan harga yang miring. Oleh karena itu mereka akan terseleksi dengan sendirinya,'' ungkapnya.

Jika ada media yang menyudutkan, Aat menyarankan agar kelola sekolah tetap tenang dan mengabaikan saja. 

"Upaya ini tidak mudah, namun semuanya harus dimulai dengan baik. Tetap hadapi wartawan dengan santun,'' sarannya.

Kombes Asep Darmawan di sela-sela itu menyampaikan secara simple, boleh dikatakan yang dilindungi adalah orang yang melakukan penyimpangan atau tidak. 

"Memang fenomena yang terjadi di wilayah Riau, adanya pemberitaan kepala sekolah yang diperas di masukkan ke dalam berita,'' katanya.

Namun jika masih terdapat oknum wartawan yang nakal, Asep mengatakan salah satu caranya adalah dengan diajak bertemu dan diberi hak jawab. "Jika ada aduan maka dapat diproses dan ditangkap," tegasnya. 

Sebenarnya, kata Asep keterbukaan informasi terhadap anggaran harus benar, karena jika dilakukan dengan benar maka akan menjadi kekuatan tersendiri. 

"Oleh karena itu diperlukan mitigasi untuk meningkatkan komunikasi intensif. Selain itu diperlukan adanya saluran atau wadah untuk menampung pengaduan dari kepala sekolah, saluran ini terdiri dari kepala sekolah, ketua forum kepala sekolah, Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan dan pihak Kepolisian,'' katanya.

Sementara itu, Dar Edi Yoga dalam pemaparannya mengatakan, para kepala sekolah harus berani dalam menghadapi oknum yang mengaku sebagai wartawan.

"Harus ditanyakan segala identitas dan perusahaan media. Selain itu juga harus dicek ada atau tidak medianya, ada surat tugasnya atau tidak, ada tidaknya media yang bersangkutan bisa dilakukan cara mengecek di penelusuran Google,'' katanya.

Dar Edi Yoga mengajak para kepala sekolah agar tidak mudah memberikan imbalan atau bayaran kepada setiap wartawan yang dapat ke sekolah mereka. 

"Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa wartawan harus diberi imbalan ketika mereka berada di lapangan,'' pungkasnya. ***