Pemko Beri Toleransi, Pedagang Pasar Tumpah Ahmad Yani Diminta Patuhi Jam Jualan
- Minggu, 22 November 2026 - 21:19 WIB
- Reporter : Ridho Fernandes
- Redaktur : Raja Mirza
Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut
KLIKMX.COM, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memberikan toleransi kepada pedagang di Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani untuk berjualan hingga pukul 08.00 WIB.
Setelah melewati batas waktu tersebut, tidak boleh lagi ada aktivitas jual beli maupun pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan.
Pemko Pekanbaru meminta seluruh pedagang mematuhi ketentuan tersebut. Penertiban dilakukan agar fungsi jalan sebagai sarana transportasi dapat dikembalikan sebagaimana mestinya, sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga telah turun langsung meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Tumpah Jalan Ahmad Yani. Dalam kunjungan itu, Agung mengingatkan pedagang agar lebih tertib dan mematuhi batas waktu berjualan hingga pukul 08.00 WIB.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, pada prinsipnya Jalan Ahmad Yani merupakan fasilitas umum yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi sarana transportasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dimiliki Pemko, aktivitas perdagangan di kawasan tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Pada awalnya, pemerintah memberikan dispensasi kepada pedagang dengan batas waktu tertentu dan kegiatan perdagangan lebih diperuntukkan bagi aktivitas grosir.
"Jadi, mungkin barang-barang dari kebun dibawa menggunakan mobil pick up, kemudian ditransfer kepada pedagang-pedagang eceran. Namun, dalam perkembangannya terjadi aktivitas perdagangan eceran di sana," kata Ingot, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, aktivitas perdagangan yang berlangsung hingga siang hari berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan akses jalan tersebut.
Karena itu, Pemko Pekanbaru akan mengambil sikap tegas dengan mengembalikan fungsi infrastruktur sesuai peruntukannya. Ingot menegaskan, kebijakan tersebut bukan untuk membatasi mata pencaharian pedagang, melainkan mengatur aktivitas agar tidak mengganggu kepentingan umum.
"Tentu pemerintah kota akan mengambil sikap yang jelas dan tegas. Tidak ada tendensi tertentu terhadap teman-teman pedagang. Kita hanya mengembalikan infrastruktur tersebut kepada fungsi utamanya," tegasnya.
Ia menyebutkan, kepentingan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Terlebih, di sekitar kawasan tersebut terdapat rumah ibadah, rumah sakit, dan sarana pendidikan yang membutuhkan akses jalan lancar.
Menurutnya, akses menuju berbagai fasilitas umum itu harus tetap terjaga dan tidak boleh terganggu oleh aktivitas perdagangan.
"Prioritas kita adalah pengguna jalan dulu. Di sana ada rumah ibadah, rumah sakit, dan sarana pendidikan. Tentu aksesnya menjadi prioritas. Setelah itu, baru aktivitas lainnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan tersebut," pungkasnya.***

