KLIKMX.COM, JAKARTA - Untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi tepat sasaran kepada masyarakat penerima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyepakati kerja sama pengawasan distribusi BBM di Aula Cendrawasih, Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, yang disaksikan jajaran dari kedua instansi.

Langkah ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan sektor energi di wilayah Riau.
Fokus kerja sama tersebut meliputi pengendalian, pembinaan, dan pengawasan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Melalui kerja sama yang telah disepakati, Pemprov Riau dan BPH Migas berupaya memperkuat koordinasi dalam mengawasi distribusi BBM di lapangan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi energi yang lebih transparan dan akuntabel. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengawasan juga dinilai dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap penyaluran BBM subsidi di berbagai wilayah Provinsi Riau.

Adapun target yang ingin dicapai dari kerja sama tersebut adalah menekan potensi kebocoran dan praktik spekulasi dalam distribusi BBM. Selain itu, pengawasan akan dilakukan secara berkala untuk memastikan manfaat subsidi yang dialokasikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Kami sangat mendukung penuh implementasi kerja sama tersebut karena ketersediaan dan kelancaran distribusi energi memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Kepala Bapenda Riau, Ninno Wastikasari, kemarin.

Menurutnya, distribusi energi yang terkelola dengan baik akan berdampak pada kelancaran aktivitas masyarakat dan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Dengan pengawasan yang semakin optimal, kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar, serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau semakin meningkat,” pungkas Ninno dengan penuh harapan. ***