KLIKMX.COM, PEKANBARU - Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem dan potensi penurunan Luas Tambah Tanam (LTT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Kerja sama ini mencakup aspek pengamanan, pendampingan, hingga pengawasan terhadap program-program pertanian daerah demi mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. 

Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Riau, Taufiq Oesman Hamid, Dirbinmas Polda Riau Kombes Pol Eko Budhi, serta para kepala daerah se-Riau.

“Langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Bumi Lancang Kuning,” ujar Taufiq dalam sambutannya.

Taufiq mengungkapkan, berkat kerja sama yang erat antara pemerintah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya, produksi padi di Riau meningkat 7,81 persen. Bahkan, Badan Pusat Statistik memproyeksikan lonjakan produksi hingga 30,39 persen di tahun 2025.

“Peningkatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi adalah kunci. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Satgas Swasembada Pangan dan jajaran TNI atas dukungannya,” tambah Taufiq.

Sebelumnya, pada akhir 2023, Pemprov Riau juga telah menjalin kerja sama serupa dengan Korem 031/Wira Bima untuk penguatan produksi padi.

Kekhawatiran akan penurunan LTT akibat pergeseran musim tanam dan curah hujan ekstrem menjadi perhatian serius Pemprov Riau. 

Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (PTPH), M Job Kurniawan, menyatakan, bahwa musim tanam 2025–2026 penuh tantangan.

“Penurunan LTT terjadi karena bulan Ramadan dan Idulfitri bertepatan dengan masa tanam, ditambah curah hujan tinggi yang memicu banjir,” ungkap Job dalam High Level Meeting Swasembada Pangan, di Gedung Balai Serindit.

Untuk mengantisipasi hal itu, Pemprov Riau mengaktifkan Brigade Alsintan dan Brigade Pangan serta Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) untuk mempercepat tanam dan distribusi alat pertanian. Dana APBD, Dana Desa, dan sumber lainnya juga akan dimaksimalkan demi mendukung mobilisasi ini.

Selain itu, rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi perpompaan dan pompanisasi menjadi prioritas. 

“Kita juga siapkan varietas tahan kekeringan dan bantuan benih jika terjadi gagal panen,” tambahnya.

Adapun wilayah-wilayah sentra padi seperti Indragiri Hilir (Inhil) dan Rokan Hilir (Rohil) menjadi titik fokus pengembangan benih padi in-situ. Daerah lain seperti Siak, Pelalawan, Meranti, hingga Kuansing juga terus mengembangkan penangkaran benih secara aktif.

Brigade Pangan ditargetkan menjangkau 22.311 hektare lahan atau 37,7 persen dari total lahan sawah Riau, termasuk lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan.
Meski tantangan seperti pasang surut, sawah tadah hujan, dan risiko banjir masih membayangi, semangat petani terus meningkat, terutama dengan adanya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500/kg.

“Petani kita kini semakin bersemangat, namun tantangan di lapangan masih nyata. Maka dari itu, strategi yang kita susun harus dijalankan secara sinergis dan terukur,” pungkas Job. ***