KLIKMX.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mendesak Pertamina Patra Niaga segera mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah juga meminta pengawasan diperketat untuk mencegah adanya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM.

Permintaan tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto saat menerima audiensi Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fanda Chrismianto di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Kamis (8/10/2026).

SF Hariyanto mengatakan persoalan antrean BBM tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung kepada masyarakat. Selain membuang waktu, antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan dapat mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum.

“Kita minta persoalan antrean BBM ini segera ditertibkan, termasuk apabila ada oknum yang melakukan penimbunan dan memanfaatkan kondisi yang terjadi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan persoalan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas SF.

Menurut SF, Pertamina perlu memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan dan kuota BBM di Riau. Informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan.

“Pertamina perlu menjelaskan kondisi ketersediaan dan kuota BBM serta langkah yang dilakukan untuk mengatasi antrean ini. Riau sebagai daerah penghasil minyak tentunya berharap kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak,” ujarnya.

Pemprov Riau juga meminta penanganan antrean dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah antrean kendaraan mengganggu pengguna jalan lainnya.

“Antrean panjang ini jangan sampai menghabiskan waktu masyarakat, menimbulkan kemacetan, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Kita ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik melalui koordinasi bersama, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BBM dengan aman dan tertib,” kata SF.

Menanggapi hal tersebut, Fanda Chrismianto mengatakan Pertamina terus berupaya menjaga pelayanan BBM dan LPG kepada masyarakat. Namun, menurutnya, dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya tetap diperlukan.

“Pertamina dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik BBM maupun LPG, tentu tidak pernah bisa sendirian. Kami membutuhkan support dan dukungan dari stakeholder yang ada di daerah untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” jelas Fanda.

Fanda mengungkapkan kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memengaruhi ketersediaan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Situasi tersebut juga berdampak terhadap beban anggaran.

Untuk menjaga distribusi tetap berjalan, Pertamina telah meningkatkan pasokan BBM ke SPBU sekitar 28 persen. Selain itu, jumlah mobil tangki juga ditambah untuk memperkuat distribusi di lapangan.

“Kami sudah menambah pasokan yang disalurkan ke SPBU sekitar 28 persen, menambah jumlah mobil tangki, dan terus melakukan upaya untuk mengatasi kondisi ini,” ungkapnya.

Fanda mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang membuka ruang koordinasi dengan Pertamina. Ia berharap berbagai persoalan distribusi energi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama antarpihak.

Dalam pertemuan tersebut, SF juga meminta Pertamina segera menuntaskan kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab perusahaan kepada pemerintah daerah.

“Kita juga meminta kewajiban perpajakan yang masih menjadi tanggung jawab Pertamina kepada pemerintah daerah segera diselesaikan. Semua kewajiban harus kita pastikan berjalan sesuai aturan agar hubungan kerja sama antara pemerintah daerah dan Pertamina semakin baik,” pungkas SF. ***