KLIKMX.COM, PEKANBARU -- Zulfikar Nasution SH MH dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Pidsus) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Hal itu diduga terkait dengan bocornya informasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Zulfikar Nasution diduga membocorkan informasi operasi senyap KPK kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution. Informasi tersebut awalnya diperoleh Asisten Intelijen Kejati Riau Muhamat Fahrorozi SH MH, yang kemudian disebarluaskan melalui grup WhatsApp internal Kejati Riau. Zulfikar diduga meneruskan informasi itu kepada Indra Pomi.

"Dia (Zulfikar Nasution) mengabari ke Indra Pomi," ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.

Dalam OTT yang terjadi pada Senin (2/12/2024) lalu, KPK menangkap Indra Pomi bersama mantan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Umum Setdako Pekanbaru Novin Karmila. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Perbuatan Zulfikar turut menyeret Muhamat Fahrorozi. Keduanya kemudian dimutasi ke Kejaksaan Agung RI. Zulfikar dipindahkan sebagai Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta. Sementara itu, Muhamat Fahrorozi menduduki jabatan sebagai Inspektur Muda Keuangan III di Inspektorat Keuangan III Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Mutasi tersebut diatur dalam Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-17398/C/12/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono, pada Selasa, 17 Desember 2024.

Sejak kasus ini mencuat, pengamanan di kantor Kejati Riau terlihat lebih ketat. Pintu gerbang belakang kantor ditutup, dan akses masuk hanya melalui gerbang depan yang diawasi secara ketat. Bahkan, sejumlah petugas TNI Angkatan Udara diperbantukan untuk menjaga keamanan di area kantor, termasuk di lobi utama. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar SH MH, mengaku belum mengetahui keterkaitan mutasi Zulfikar dan Muhamat Fahrorozi dengan operasi KPK. Ia menyebut mutasi dalam organisasi adalah hal yang wajar.

"Saya malah baru tahu apakah benar berkaitan dengan hal itu. Yang kita terima, kedua pejabat dimutasi karena alasan tour of duty dan tour of area," ujar Harli Siregar.

Namun, Harli berjanji akan mengecek kebenaran informasi tersebut. Jika terbukti benar, ia memastikan akan ada tindakan tegas.

"Kita cek dulu, apakah hal itu hanya bersifat informasi atau mengandung kebenaran dan ditindaklanjuti pengawasan," tutup Harli. ***