KLIKMX.COM, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Dr Herry Heryawan SIK MH MHum mulai meninggalkan pendekatan lama dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, dengan mengedepankan strategi baru yang lebih komprehensif, preventif, dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil menyusul masih tingginya angka karhutla sepanjang awal 2026. Data mencatat, sejak Januari hingga Maret, luas lahan terbakar telah mencapai 2.713 hektare. Bahkan dalam lima pekan terakhir, peningkatan kasus karhutla melonjak hingga 161 persen.

Selain itu, sebanyak 335 hotspot terdeteksi per 26 Maret, dengan Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah paling terdampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa karhutla di Riau masih menjadi persoalan serius yang berulang setiap tahun.

Kapolda Riau menegaskan bahwa pola lama yang hanya berfokus pada pemadaman tidak lagi efektif untuk mengatasi persoalan yang semakin kompleks.

“Karhutla ini bukan sekadar bencana alam, tetapi kejahatan terhadap lingkungan. Kita tidak bisa lagi hanya memadamkan api, tetapi harus memutus sumbernya,” ujar Irjen Herry, Jumat (27/3/2026).

Ia menegaskan, penegakan hukum kini tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga membidik aktor intelektual hingga korporasi yang terlibat dalam praktik pembakaran lahan.

Selama ini, persoalan klasik seperti lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi salah satu penyebab utama karhutla terus berulang. Tercatat lebih dari Rp500 miliar denda terhadap korporasi pelanggar belum tertagih, bahkan sejumlah perusahaan masih beroperasi meski pernah divonis bersalah.

Sebagai respons, Polda Riau mengembangkan pendekatan baru melalui program green policing. Konsep ini mengintegrasikan penegakan hukum dengan upaya pelestarian lingkungan serta pembangunan kesadaran masyarakat.

“Green policing adalah pendekatan kami untuk memastikan keamanan berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi membangun kesadaran kolektif,” jelasnya.

Program tersebut mencakup penegakan hukum ekologis, edukasi masyarakat, penanaman pohon, pengawasan ketat terhadap konsesi lahan, serta kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan tokoh adat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi melalui e-policing juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan hotspot dan mempercepat respons di lapangan.

Di sisi lain, Kapolda Riau juga turun langsung ke lokasi karhutla di Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, guna memastikan penanganan berjalan optimal. 

Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Founder Tumbuh Institute Rocky Gerung serta unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, dan relawan.

Berdasarkan data terbaru, di wilayah Dumai masih terdapat 11 hotspot, dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 87,25 hektare. Meski demikian, jumlah titik api yang sebelumnya mencapai puluhan kini mulai menurun signifikan.

“Ini hasil kerja bersama seluruh unsur. Kita tidak bisa bekerja sendiri, harus gotong royong dan respons cepat terhadap setiap kendala di lapangan,” ujarnya.

Kapolda juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat seiring puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada pertengahan tahun.

Jika tidak ada langkah signifikan, luas kebakaran berpotensi meningkat hingga lebih dari 15.000 hektare dan memicu kembali bencana kabut asap lintas negara.

Kapolda Riau menegaskan bahwa perubahan pendekatan ini menjadi momentum penting dalam upaya penanganan karhutla ke depan.

“Tidak cukup lagi kita bersikap reaktif. Penanganan harus preventif dan berkelanjutan. Green policing adalah langkah menuju itu,” pungkas Kapolda alumni Akpol 1996 ini.

Sementara itu, Rocky Gerung menilai langkah cepat aparat di lapangan menjadi kunci dalam memutus siklus karhutla yang selama ini berulang.

“Teknologi bisa membantu, tetapi yang paling penting adalah kesadaran kita menjaga hubungan dengan alam. Jika itu tidak dijaga, kebakaran akan terus terjadi,” tutupnya mengingatkan. ***