Oleh: Tengku Iskandar MPd
Duta Literasi Pena Da’i Nusantara Provinsi Sumatera Barat asal Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau 

1. Keadilan Merupakan Perintah Allah

Perjuangan masyarakat Riau untuk mendapatkan keadilan pembangunan bukan sekadar persoalan ekonomi dan politik. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Allah SWT berfirman:

????? ??????? ???????? ??????????? ?????????????? ?????????? ??? ??????????? ?????????? ???? ???????????? ????????????? ???????????

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (QS. An-Nahl: 90).

Ayat ini menjadi landasan moral bahwa kekuasaan dan pengelolaan kekayaan negara harus berorientasi pada keadilan. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terus-menerus menanggung beban pembangunan tanpa memperoleh manfaat yang layak.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan serta melarang kezaliman dan kemungkaran. Dengan demikian, kebijakan pembangunan harus menghindari ketidakadilan dalam pembagian manfaat dan tanggung jawab.

2. Kekayaan Alam adalah Amanah, Bukan Milik Segelintir Orang

Riau dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan minyak bumi, gas, perkebunan, kehutanan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Allah SWT berfirman:

???? ??????? ?????? ?????? ??? ??? ????????? ????????

Artinya:

"Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu." (QS. Al-Baqarah: 29).

Ayat ini mengingatkan bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari karunia Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab. Pengelolaannya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus memperhatikan kemaslahatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kata kuncinya adalah kemakmuran rakyat. Maka, masyarakat Riau patut menyampaikan aspirasi agar kekayaan daerah memberikan manfaat nyata bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Amanah Pemimpin adalah Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat

Allah SWT berfirman:

????? ??????? ???????????? ???? ????????? ????????????? ?????? ????????? ??????? ?????????? ?????? ???????? ???? ?????????? ???????????

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa': 58).

Ayat ini sangat relevan bagi penyelenggara negara. Jabatan pemerintahan merupakan amanah, bukan kesempatan memperkaya diri atau kelompok.

Dalam Tafsir Ibn Katsir, amanah mencakup hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia. Perintah berlaku adil juga berkaitan erat dengan tanggung jawab orang-orang yang memegang kekuasaan.¹

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak merugikan masyarakat.

4. Jangan Mengambil Kekayaan Hanya untuk Kepentingan Kelompok

Allah SWT berfirman:

???? ??? ??????? ??????? ?????? ?????????????? ????????

Artinya:

"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini berbicara dalam konteks pembagian harta fai'. Namun, prinsip moral yang dapat dipetik adalah pentingnya mencegah pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu.

Dalam konteks pembangunan Riau, prinsip tersebut mengingatkan bahwa manfaat kekayaan alam harus menjangkau masyarakat luas, termasuk masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan produksi.

Keadilan ekonomi tidak berarti seluruh penerimaan harus diberikan kepada satu daerah. Akan tetapi, kontribusi daerah penghasil harus diperhitungkan secara proporsional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### 5. Menolak Kezaliman dan Memperjuangkan Hak

Rasulullah ? bersabda dalam hadis qudsi:

??? ???????? ?????? ????????? ????????? ????? ??????? ???????????? ?????????? ?????????? ????? ???????????

Artinya:

"Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi."

(HR. Muslim, no. 2577).

Hadis ini memberikan landasan bahwa kezaliman tidak boleh dipelihara dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memperjuangkan hak masyarakat merupakan tindakan yang terpuji apabila dilakukan melalui cara yang benar, damai, dan tidak melanggar hak orang lain.

6. Pemimpin Bertanggung Jawab terhadap Rakyatnya

Rasulullah ? bersabda:

????????? ????? ??????????? ????????? ???? ???????????

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."

(HR. Bukhari, no. 893; Muslim, no. 1829).

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan agama.

Presiden bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. Gubernur bertanggung jawab terhadap masyarakat provinsinya. Bupati dan wali kota bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Tidak boleh ada pemimpin yang merasa cukup hanya dengan menjalankan kekuasaan, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum mendapatkan perhatian yang semestinya.

7. Menggoyang Jakarta dengan Kekuatan Argumentasi

Menggoyang Jakarta bukan berarti mengajak masyarakat melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, atau memusuhi pemerintah pusat.

Istilah tersebut merupakan simbol kuatnya aspirasi masyarakat daerah agar pemerintah pusat melakukan evaluasi kebijakan pembangunan.

Perjuangan Riau perlu dibangun dengan agenda yang terukur:

* Memperjuangkan pembagian Dana Bagi Hasil yang adil dan transparan.

* Memperjuangkan optimalisasi manfaat pengelolaan Blok Rokan bagi masyarakat Riau.

* Mendorong pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

* Memperkuat pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

* Meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga lokal.

* Melindungi masyarakat adat dan hak-hak masyarakat tempatan sesuai hukum.

* Memperjuangkan pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan pedalaman Riau.

* Mendorong transparansi penerimaan dan penggunaan pendapatan daerah.

Semua perjuangan tersebut harus disertai data, kajian akademis, dan advokasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Persatuan Menjadi Kekuatan Bumi Lancang Kuning

Perjuangan Riau tidak boleh dimonopoli oleh satu kelompok politik, organisasi, ataupun kepentingan pribadi.

Ulama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, pemuda, pengusaha, dan masyarakat harus memiliki kesadaran bersama.

Semangat Melayu harus menjadi kekuatan pemersatu, bukan alat untuk memecah belah masyarakat.

Riau adalah bagian dari Indonesia. Memperjuangkan kesejahteraan Riau berarti ikut memperkuat Indonesia.

### Penutup: Lancang Kuning Menuntut Keadilan

Kita tidak sedang meminta belas kasihan Jakarta. Kita sedang mengingatkan bahwa keadilan pembangunan merupakan amanah konstitusi dan tuntunan agama.

Kekayaan alam Riau bukan sekadar angka produksi minyak, gas, perkebunan, dan kehutanan. Di balik kekayaan itu terdapat kehidupan masyarakat, sejarah daerah, lingkungan, dan masa depan generasi penerus.

Jakarta harus mendengar. Pemerintah harus mengevaluasi. Para pemimpin harus menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan nyata.

Allah memerintahkan keadilan. Rasulullah mengingatkan agar manusia tidak saling menzalimi.

Maka, perjuangan masyarakat Riau harus terus disuarakan dengan keberanian, kecerdasan, persatuan, dan akhlak.

Menggoyang Jakarta bukan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Menggoyang Jakarta adalah perjuangan agar keadilan benar-benar hadir di Bumi Lancang Kuning.
Catatan kaki

* Ismail bin Umar Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, tafsir QS. An-Nisa': 58. Lihat juga penjelasan tentang amanah dan keadilan dalam [Tafsir Ibn Katsir QS. An-Nisa': 58](https://quran.com/id/4%3A58/tafsirs/en-tafisr-ibn-kathir?utm_source=chatgpt.com).

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, edisi 2019), QS. An-Nahl: 90.

* Ibid., QS. Al-Baqarah: 29.

* Ibid., QS. An-Nisa': 58.

* Ibid., QS. Al-Hasyr: 7.

* Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Birr wa al-Shilah wa al-Adab, hadis no. 2577.

* Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu'ah, hadis no. 893.

* Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, hadis no. 1829.

* Ismail bin Umar Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, penafsiran QS. Al-Hasyr: 7.

* Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Daftar pustaka

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Al-Qur'an al-Karim.

Ibn Katsir, Ismail bin Umar. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Catatan penguatan untuk publikasi

Agar artikel ini lebih kuat sebagai opini kebijakan, ada tiga persoalan yang layak mendapat pembahasan khusus:

* DBH migas: apakah pembagiannya telah mencerminkan kontribusi dan dampak kegiatan produksi?

* Blok Rokan: sejauh mana manfaat pengelolaan migas dirasakan masyarakat dan perekonomian daerah?

* Riau Pesisir: bagaimana pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan peluang peningkatan kapasitas pemerintahan daerah?

Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menjadi seruan emosional, tetapi juga mempunyai argumentasi keagamaan, konstitusional, dan kebijakan publik. ***