KLIKMX.COM, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto, langsung mengumpulkan seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Kamis (6/11/2025).

Pertemuan ini dilaksanakan pasca ditunjuk Kemendagri untuk menjalankan roda pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dalam hal ini menggelar Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.

Kepada seluruh jajarannya, SF Hariyanto, menegaskan komitmennya untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Riau tetap berjalan normal dan maksimal, meskipun terjadi kekosongan jabatan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam dialog bersama jajarannya, SF Hariyanto juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas birokrasi dan soliditas aparatur di tengah dinamika politik dan administrasi pemerintahan.

“Saya bersama Sekda, Asisten, dan seluruh OPD menyatakan siap. Tidak boleh ada satu pun yang lumpuh atau berhenti bekerja. Kepada seluruh OPD agar optimal melayani masyarakat,'' pintanya dengan tegas.

Ia menyampaikan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau diminta untuk tetap fokus menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Kekosongan jabatan di beberapa OPD, kata dia, akan segera diisi agar pelayanan publik tetap optimal.

“Saya sudah tekankan, pelayanan publik harus tetap terjaga. Setiap posisi yang kosong akan segera diisi, dan koordinasi antar-OPD harus tetap solid,” ujar SF Hariyanto.

Membawa pesan dari pemerintah pusat, SF Hariyanto juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Ia mengajak seluruh ASN dan masyarakat Riau untuk tetap bersatu, tidak terpecah, dan bersama menjaga Bumi Lancang Kuning agar tetap aman serta stabil.

“Saya dipesan untuk merangkul semua anggota agar pelayanan publik terjaga dan tidak boleh ada yang pincang,” katanya.

Dalam arahannya kepada seluruh kepala OPD, SF Hariyanto menegaskan tidak boleh ada dualisme kepemimpinan di tubuh birokrasi.

“Saya tidak mau ada kepala dinas yang jadi orang nomor dua. Tidak ada matahari satu, dua, atau tiga semua harus bersatu,” tegasnya lagi.

Ia juga menyoroti pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran daerah. SF Hariyanto menegaskan akan bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi atau melakukan intervensi terhadap kebijakan dinas.

“Kalau ada pihak ketiga yang mengatur kepala dinas, akan saya copot. Apalagi dengan kondisi keuangan seperti ini, jangan macam-macam,” ujarnya tegas.

Terkait dengan asesmen jabatan dan pengelolaan APBD, SF Hariyanto menyampaikan bahwa proses akan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia memastikan setiap rupiah anggaran daerah akan dipertanggungjawabkan dengan transparan.

“Asesmen tetap berjalan. Kalau ada yang salah, kita perbaiki. Ini soal APBD, dan setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Dalam rapat bersama seluruh kepala OPD, SF Hariyanto juga menegaskan bahwa ASN tetap bekerja sesuai tupoksi, termasuk menyiapkan penunjukan Plt Kepala Dinas PUPR agar tidak ada kekosongan dalam pelayanan publik.

“Kami ingin memastikan perbaikan jalan tetap berjalan. Yang penting, fungsional jalan harus terjaga,” ujarnya.

Di akhir arahannya, SF Hariyanto menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan langkah pencegahan dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPK, dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami sudah berupaya melakukan pencegahan. Ini tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. ***