Waka DPRD Pekanbaru Keliling Sosialisasi Perda UMKM
- Sabtu, 21 November 2020 - 17:49 WIB
- Reporter : Novi Yanti
- Redaktur : Oce E Satria
KLIKMX.COM, PEKANBARU- Setelah berkeliling di beberapa titik di Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Marpoyan Damai-Bukit Raya. Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri kembali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No 02 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tangkerang Utara, Kacamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Jumat (20/11/2020).
Peraturan daerah no 02 tahun 2018 dinilai sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat, terlebih lagi saat ini kondisi pandemi Covid-19 yang telah meluluh lantaknya sendi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang mengandalkan hidupnya dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dengan sosialisai UMKM juga diharapkan masyarakat lebih berdaya dan bertahan apalagi berkembang di tengah pandemi, sebab daya beli masyarakat yang jauh menurun membuat para pelaku UMKM banyak mengalami kerugian, untuk itu, UMKM diminta lebih berinovasi mengembangkan UMKM yang dimiliki.
Baca Juga : Hadiri Rakernis Puslitbang Polri 2024, Kabid Humas Polda Kepri: Gunakan Medsos Secara Positif
Menurut Aswendi, sejak wabah pandemi virus corona melanda, ada banyak UMKM yang terdampak. Untuk itu di era new normal seperti sekarang UMKM diharapkan mampu berinovasi mengembangkan UMKM yang dimiliki. Meski memang banyak keluhan yang terdengar baik itu terkendala oleh modal dan pemasaran.
"Tentunya di sini ada peran pemerintah untuk mensuport baik untuk permodalan dibantu peran serta pihak swasta melalui bantuan CSR melalui program sosial kemasarakatan," ujar Tengku Azwendi.
Tidak hanya soal Perda UMKM, politisi demokrat ini juga menyinggung soal Ranperda BUMD sarana Pangan yang saat ini sedang dibahas oleh tim pansus DPRD kota Pekanbaru.
"Kita juga ada Ranperda BUMD sarana Pangan yang saat ini sedang dibahas, kita berharap Ranperda ini segara rampung dan disahkan menjadi perda. Nantinya Dengan adanya Perda BUMD pemerintah bisa memberikan kepastian harga bahan pokok dipasaran dan nantinya pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap komoditi pangan bagi petani saat terjadi over supply, " pungkas Wendi. ***
