KLIKMX.COM, PEKANBARU - Dugaan pemotongan Upah Pungut (UP) yang dilakukan terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Pekanbaru.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, menyampaikan bahwa pihaknya mengetahui informasi ini pertama kali dari pemberitaan media yang viral. Dalam keterangannya, ia mengaku prihatin dan menyayangkan jika benar pemotongan itu terjadi, terlebih menyasar pegawai honorer dan ASN yang notabene merupakan ujung tombak pelayanan publik.

“Kami sudah membaca pemberitaan yang beredar, dan narasi yang disampaikan oleh salah satu THL cukup jelas memperlihatkan adanya bukti pemotongan. Ini bukan isu sepele. Kami di DPRD membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa pun yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pemotongan UP ini,” tegas Zulkardi.

Lebih lanjut, DPRD Kota Pekanbaru juga meminta kepada pihak terkait, khususnya Wali Kota (Wako) Pekanbaru, untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Zulkardi menilai, kasus semacam ini bukan kali pertama terjadi, dan jika dibiarkan, bisa menimbulkan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

“Kami minta Wali Kota turun tangan langsung, jangan diam saja. Ini menyangkut kesejahteraan pegawai, terutama THL dan ASN yang selama ini bekerja maksimal. Bila benar ada pemotongan, ini sudah menyentuh ranah dugaan tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Menurut Zulkardi, pemotongan seperti ini sangat melukai hati nurani, apalagi terhadap pegawai honorer yang penghasilannya tidak seberapa. Jika terbukti, perbuatan tersebut tidak hanya mencoreng institusi, tetapi juga merendahkan martabat pegawai kecil yang seharusnya dilindungi.

“Jangan sampai mereka yang sudah bekerja keras dan berharap penuh pada tambahan pendapatan ini justru merasa dizalimi oleh sistem. Ini sungguh menyakitkan, dan kami di DPRD tidak akan tinggal diam,'' tegasnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar, DPRD Kota Pekanbaru juga mendorong Inspektorat Kota Pekanbaru untuk segera melakukan audit internal secara menyeluruh di tubuh Bapenda.

“Audit harus segera dilakukan. Ini penting agar berita yang beredar tidak menjadi fitnah, dan jika terbukti, ada tindakan tegas. Pemerintah harus hadir untuk menjawab keresahan para pegawai, bukan malah membiarkannya menggantung,” ujar Zulkardi.

Sebagai bentuk dukungan, DPRD juga akan memberikan perlindungan dan pendampingan bagi pelapor yang ingin menyampaikan kesaksiannya secara langsung.

“Siapa pun yang merasa dirugikan, jangan takut. Kami akan lindungi dan dampingi secara hukum. Jangan sampai hak-hak pegawai dirampas secara tidak adil,” pungkasnya. ***