Pemerintah dan Perusahaan di Riau Buat Kesepakatan

Turunkan Emisi, Gubernur Syamsuar Luncurkan Pergubri

Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi saat menyampaikan sambutan pada peluncuran Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 2022, di Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (25/1/2023). (Foto:Klikmx.com/ist).

KLIKMX.COM, PEKANBARU - Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi membuka peluncuran Peraturan Gubernur Riau (Pergubri) Nomor 56 tahun 2022 tentang rencana pembangunan rendah karbon di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Rabu (25/1/2023).

Kegiatan ini sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau serius, menjadikan Bumi Lancang Kuning provinsi yang pertama melakukannya.

Gubri menjelaskan, peluncuran Pergub ini sejalan dengan Rencana Aksi Riau Hijau.

"Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, swasta, organisasi non pemerintah, mitra pembangunan, serta media," ucap Gubernur Syamsuar. 

Rencana ini juga meliputi tiga kebijakan penting, seperti meningkatkan upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Kemudian menguatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), lalu Bauran Energi Dari Sumber Daya Alam Terbarukan. 

"Tiga hal itu diformalkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021," terang Syamsuar.

Syamsuar merincikan, sesuai perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2019-2024, Riau Hijau menjadi payung kebijakan untuk seluruh Misi Kepala Daerah dan dibahas secara tersendiri dalam sub bab Kebijakan Khusus Daerah dalam RPJMD tersebut. 

Sehingga, meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH dan menurunkan emisi gas rumah kaca, strategi dalam ekonomi hijau menjadi indikator kinerja daerah Provinsi Riau.

"Berdasarkan data tahun 2022, capaian IKLH Provinsi Riau adalah sebesar 72.10. Angka ini meningkat dua poin dari target sebesar 70.10, atau meningkat sebesar 3.3 persen dari capaian tahun 2021," beber Syamsuar. 

Namun, untuk jumlah emisi gas rumah kaca Tahun 2021 yang berhasil diturunkan di Provinsi Riau adalah sebesar 3.134.33 gigagram karbondioksida ekivalen, dengan status emisi sebesar 180.342,67 gigagram karbondioksida ekivalen. 

Artinya, lanjut Syamsuar, angka ini meningkat sebesar 1.7 persen dari capaian tahun 2020.

"Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Riau menunjukkan total potensi penurunan emisi gas rumah kaca kumulatif Provinsi Riau Tahun 2010-2022 adalah sebesar 204.65 juta ton karbondioksida ekivalen dari tujuh ratus empat puluh tujuh aksi," terang Syamsuar.

Pihaknya menyimpulkan, bahwa lebih dari 90 persen kontribusi penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan.

Untuk itu, pihaknya dari Pemprov Riau menjadi provinsi pertama uji coba pelaporan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dalam platform Aksara Bappenas dengan melibatkan sektor swasta dan Civil Society Organization (CSO).

Syamsuar mengaku, ada 23 sektor swasta dan CSO yang berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon di Provinsi Riau.

"Langkah selanjutnya adalah bagaimana komitmen ini tetap dilanjutkan melalui internalisasi dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah periode berikutnya," kata Syamsuar.

Karena itu, sebagai bagian penting dalam implementasi ekonomi hijau. 

Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama implementasi pembangunan rendah karbon. 

"Kami mengharapkan lebih banyak lagi partisipasi dari para pihak mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah," harap Syamsuar.

Pada peluncuran ini, turut dilakukan penandatanganan komitmen oleh Pemerintah kabupaten/kota yang diwakili Bupati Bengkalis Kasmarni,  perwakilan perusahaan RAPP, Mulia Nauli, dari media Media Green Radio Online Azwir, dan Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maamun Murod. ***